PERCIKANIMAN.ID – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar mengatakan, sertifikasi halal terhadap berbagai produk terutama pada bidang kuliner akan meningkatkan daya tawar Jabar terhadap wisatawan asing. Sudah sejak beberapa tahun PHRI mendukung berbagai program terkait sertifikasi halal dan hal tersebut mesti menjadi perhatian utama dari MUI Jabar.
Herman Muchtar mengatakan, Jabar bisa belajar dari Malaysia. Menurut dia, negara itu bisa menarik para wisatawan Timur Tengah karena telah berhasil menanamkan kepercayaan kepada para wisatawan tersebut.
“Tidak mustahil bila Jabar bisa menanamkan kepercayaan serupa maka akan menjadi potensi besar untuk menarik bahkan merebut para wisatawan Timur Tengah di Malaysia tersebut, katanya,” katanya, Senin (2/1/ 2017). Saat ini, konsep pariwisata halal kembali muncul ke permukaan. Namun, kendati Indonesia dikenal luas sebagai negara Muslim terbesar, namun hanya mampu mendatangkan 1,7 juta wisatawan.
Kepala Unit Center for Tourism Destination Studies (CTDS) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung Wisnu Rahtomo menyambut positif konsep halal tourism tersebut. Sejauh ini, mereka melakukan berbagai penelitian sesuai amanat Tridarma Perguruan Tinggi. “Saat ini kami sedang melakukan penelitian terkait wisata halal. Ada tiga daerah yang sedang kita petakan yaitu Bandung, Borobudur, dan Malang,” kata Wisnu.
Menurut dia, khusus mengenai pariwisata halal tersebut merujuk hasil penelitian yang menunjukkan ada sekitar 2 miliar penduduk dunia yang melakukan berbagai wisata. Contohnya, di kawasan Timur Tengah saja ada sekitar ratusan ribu bahkan jutaan orang yang melakukan perjalanan dalam waktu satu bulan. Mayoritas turis Muslim itu berkunjung ke Tanah Suci Mekah untuk wisata religi. Kebanyakan, para turis Muslim itu berasal dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Tiongkok.
“Hasil dari penelitian itu menunjukkan pada tahun 2015 ada sekitar 187 juta wisatawan Muslim yang melakukan perjalanan melakukan halal tourism di dunia. Indonesia hanya mampu mendapatkan 1,7 juta wisatawan,” sebutnya.
Optimalisasi MUI
Wisnu mengaku, capaian industri pariwisata halal di tanah air itu jauh tertinggal dengan negara jiran. Pada tahun yang sama, Malaysia mampu meraih sebanyak 6 juta wisatawan, Singapura mendapat 4 juta, dan Thailand mencapai 5 juta.
Berdasarkan hal itu, dia mengakui Indonesia ketinggalan jauh untuk mendapatkan lebih banyak wisatawan Muslim. Penyebabnya, Indonesia belum mampu menghasilkan produk wisata halal yang dipercaya oleh turis asing. Padahal, sisi produk itu yang menjadi perhatian utama wisatawan Muslim. Menurut dia, kalau ingin menjadi pemenang dalam kompetisi ini pelaku usaha industri halal tourism ini mesti mengikuti standar global. Patokan itu berisikan sejumlah indikator yang menunjukkan bagaimana sebuah destinasi bisa diminati.
“Pariwisata halal di kita itu hanya tinggal perlu sertifikasi. Ini sebagai infrastruktur yang paling penting. Sertifikasi ini baru bisa dilakukan MUI (Majelis Ulama Indonesia),” tambahnya.
Masalahnya, Wisnu mengaku kapasitas lembaga yang memiliki otoritas sertifikasi halal itu terbatas. Pada saat halal tourism ini tumbuh pesat yang mengakibatkan permintaan sertifikasi meningkat namun kapasitas kemampuan MUI terbatas. Akibatnya, terjadi antrean panjang permintaan.
Sebenarnya, lembaga MUI itu tersebar di setiap daerah. Lembaga tersebut memiliki Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI yang bertugas mengawasi kehalalan setiap produk obat-obatan, makanan, dan kosmetika. Satu tugas lagi berada di Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. “DSN ini bertugas untuk menilai aspek kehalalan sektor industri jasa seperti hotel, reatoran, travel, dan transportasi. Yang kurang itu, ya kemampuan MUI untuk masif,” tuturnya.
Dia menjelaskan, dalam pariwisata halal ini ada tiga hal yang harus menjadi perhatian, yakni pasokan makanan, ketersediaan tempat ibadah, dan pasokan air yang mencukupi. Tiga hal itu menjadi kekuatan suatu tempat menjadi destinasi wisata halal.
Sumber : Pikiran Rakyat
