LPPOM MUI Tetap Jalankan Wewenang Untuk Sertifikasi Halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Sejak diundang-undang pada 2014 lalu, UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014 belum menemukan titik terang. Padahal, UU ini berfungsi sebagai lokomotif penggerakan dunia usaha, UKM dan industri halal.     Bahkan, memasuki tahun ke empat UU ini belum juga rampung. Alhasil sembari menunggu UU JPH maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) masih berperan dalam menjalankan kewenangan sertifikat halal untuk sementara waktu.     Direktur LPPOM MUI Lukman Hakim mengatakan, pihaknya akan terus menjalankan tugasnya hingga Badan Penyelenggara…

Selanjutnya

Produk Halal Itu Sejalan Dengan Gaya Hidup Modern

PERCIKANIMAN.ID – – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengingatkan pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan industri halal. Termasuk rekayasa teknologi dan barang gunaan melalui integrasi produk halal dalam sisten keuangan syariah.     “Perbankan syariah wajib membiayai sektor UMKM dan industri halal, sehingga UMKM tumbuh bersama perbankan syariah. Di sinilah perlu diciptakan skema pembiayaan yang memperkuat relasi antara kedua gerbong,” tutur Ikhsan seperti dilansir republika.co.id, belum lama ini.     Pemerintah, ia melanjutkan harus memberikan dukungan penuh. “Saatnya bangsa Indonesia memimpin, tidak terus menjadi pasar besar bagi perdagangan internasional,”…

Selanjutnya

RPP Jaminan Produk Halal Segera Selesai  

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal. Beleid ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.     Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan secara teknis RPP masih dibahas oleh kementerian terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.   “Sekretaris Negara telah meminta paraf dari beberapa menteri terkait, selanjutnya diurus biro hukum Kementerian Agama. Sebagian sudah ditandatangani. Sekarang prosesnya sudah 40…

Selanjutnya

Jaminan Produk Halal Sudah Mendesak Untuk Segera Diterapkan

logo produk halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendesak untuk difungsikan. Ini agar pemantauan produk asing yang membanjiri pasar domestik lebih ketat.     “Yang secara tegas mengatur bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 UU JPH,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah saat dikonfirmasi, Kamis (30/8/2018).     Padahal seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementrian Industri juga Pemerintah Daerah harus sudah mulai menerapkan Kebijakan yang berbasis pada Undang-Undang No 33…

Selanjutnya

Kemenag Janji Proses Penerbitan Sertifikasi Halal 62 Hari

  PERCIKANIMAN.ID – – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nur Syam mengatakan, Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal nantinya akan membuat proses pengajuan sertifikasi halal menjadi lebih singkat. Adapun Kementerian Agama telah meluncurkan sistem online yang akan memudahkan pengusaha dalam mengajukan sertifikasi halal.   Nur Syam menjelaskan, alur pengajuan sertifikasi halal yakni pengusaha mendaftar ke Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH). Apabila berkas sudah lengkap maka akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mur Syam mengatakan, LPH sudah mempunyai 1700 auditor yang akan memeriksa berkas-berkas tersebut.   Setelah pemeriksaan kemudian…

Selanjutnya

Waspadai Produk Unsur Babi, Ini Istilah-Istilahnya

  PERCIKANIMAN.ID – – Konsumen dari kalangan umat Islam diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap produk yang mengandung babi. Hal ini seiring laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Selasa (30/1/2018), yang menyatakan terdapat kandungan babi dalam suplemen Viostin DS dan obat Enzyplex.     Direktur Halal Research Centre (HRC) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nanung Danar Dono, meminta konsumen harus waspada karena deoxyribose-nucleic acid (DNA) babi bisa memasuki berbagai jenis produk.   Oleh karena itu, Nanung mengajak konsumen yang hendak membeli suatu produk untuk mengecek keberadaan label atau logo halal dari…

Selanjutnya

Malaysia dan Indonesia Jalin Kesepahaman Sertifikasi Halal

PERCIKANIMAN.ID – – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima kunjungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Tujuh delegasi JAKIM yang dipimpin Sirajuddin bin Suhaimee ini diterima Kepala BPJPH Sukoso bersama jajarannya.   Menurut Sirajuddin, kunjungan JAKIM dalam rangka meningkatkan kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang produk halal. Delegasi Malaysia berharap dapat terbangun kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia tentang pelaksanaan sertifikasi halal.   “JAKIM menyambut baik berdirinya BPJPH dan terus berupaya meningkatkan kerja sama demi kesejahteraan umat, baik bilateral maupun internasional,” papar Sirajuddin.   Sirajuddin juga menyampaikan rencana kunjungan Menteri  Malaysia…

Selanjutnya

Pemerintah Resmi Ambil Alih Penerbitan Sertifikasi Halal dari MUI

halal

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah secara resmi mengambil alih penerbitan sertifikat halal, yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPOM MUI. Hal itu setelah diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Rabu, 11 Oktober 2017. “Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, seperti dilansir dari vivanews, Kamis (12/10/2017). Pasca adanya BPJPH, kata Lukman, kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu menetapkan fatwa suatu produk, yang kemudian disampaikan ke BPJPH untuk kemudian diterbitkan sertifikatnya.…

Selanjutnya