RPP Jaminan Produk Halal Segera Selesai  

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal. Beleid ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.     Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan secara teknis RPP masih dibahas oleh kementerian terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.   “Sekretaris Negara telah meminta paraf dari beberapa menteri terkait, selanjutnya diurus biro hukum Kementerian Agama. Sebagian sudah ditandatangani. Sekarang prosesnya sudah 40…

Selanjutnya

Jaminan Produk Halal Sudah Mendesak Untuk Segera Diterapkan

logo produk halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendesak untuk difungsikan. Ini agar pemantauan produk asing yang membanjiri pasar domestik lebih ketat.     “Yang secara tegas mengatur bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 UU JPH,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah saat dikonfirmasi, Kamis (30/8/2018).     Padahal seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementrian Industri juga Pemerintah Daerah harus sudah mulai menerapkan Kebijakan yang berbasis pada Undang-Undang No 33…

Selanjutnya

Negara Wajib Biayai Sertifikasi Halal

halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).     Dengan adanya ketentuan tersebut, sertifikasi halal tidak lagi menjadi sukarela (voluntary), tetapi wajib (mandatory) dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyertifikasi semua produknya, tidak terkecuali produk UMKM.     Pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU JPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya (melakukan sertifikasi halal) dalam masa…

Selanjutnya

Kemenag Janji Proses Penerbitan Sertifikasi Halal 62 Hari

  PERCIKANIMAN.ID – – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nur Syam mengatakan, Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal nantinya akan membuat proses pengajuan sertifikasi halal menjadi lebih singkat. Adapun Kementerian Agama telah meluncurkan sistem online yang akan memudahkan pengusaha dalam mengajukan sertifikasi halal.   Nur Syam menjelaskan, alur pengajuan sertifikasi halal yakni pengusaha mendaftar ke Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH). Apabila berkas sudah lengkap maka akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mur Syam mengatakan, LPH sudah mempunyai 1700 auditor yang akan memeriksa berkas-berkas tersebut.   Setelah pemeriksaan kemudian…

Selanjutnya

Uni Emirat Arab Luncurkan Layanan Akreditasi Halal

    PERCIKANIMAN.ID – – Sultan bin Saeed Al Mansouri, Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) sekaligus Ketua Otoritas Emirat untuk Standardisasi dan Metrologi (ESMA), meresmikan peta halal interaktif. Peta ini menjadi yang pertama di seluruh dunia. Peluncuran itu dilakukan di Dubai pada Senin (19/2/2018) waktu setempat.     Al Mansouri mengumumkan bahwa UEA saat ini memimpin upaya global untuk menilai ukuran dari sektor ekonomi Islam melalui sebuah studi khusus yang dilakukan oleh otoritas terkait di UEA. Program itu akan selesai pada akhir 2018 di sektor terkait, termasuk komoditas pangan,…

Selanjutnya

Waspadai Produk Unsur Babi, Ini Istilah-Istilahnya

  PERCIKANIMAN.ID – – Konsumen dari kalangan umat Islam diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap produk yang mengandung babi. Hal ini seiring laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Selasa (30/1/2018), yang menyatakan terdapat kandungan babi dalam suplemen Viostin DS dan obat Enzyplex.     Direktur Halal Research Centre (HRC) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nanung Danar Dono, meminta konsumen harus waspada karena deoxyribose-nucleic acid (DNA) babi bisa memasuki berbagai jenis produk.   Oleh karena itu, Nanung mengajak konsumen yang hendak membeli suatu produk untuk mengecek keberadaan label atau logo halal dari…

Selanjutnya

Malaysia dan Indonesia Jalin Kesepahaman Sertifikasi Halal

PERCIKANIMAN.ID – – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima kunjungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Tujuh delegasi JAKIM yang dipimpin Sirajuddin bin Suhaimee ini diterima Kepala BPJPH Sukoso bersama jajarannya.   Menurut Sirajuddin, kunjungan JAKIM dalam rangka meningkatkan kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang produk halal. Delegasi Malaysia berharap dapat terbangun kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia tentang pelaksanaan sertifikasi halal.   “JAKIM menyambut baik berdirinya BPJPH dan terus berupaya meningkatkan kerja sama demi kesejahteraan umat, baik bilateral maupun internasional,” papar Sirajuddin.   Sirajuddin juga menyampaikan rencana kunjungan Menteri  Malaysia…

Selanjutnya