MUI: Masih Banyak Pelaku Usaha Yang Tulis Label Halal Sendiri

PERCIKANIMAN.ID – – Majelis Ulama Inddonesia (MUI) Singkawang, Kalimantan Barat, mempertanyakan soal label halal yang tercantum di berbagai tempat usaha di kota tersebut. Menurut Ketua MUI Singkawang Muchlis mengatakan, banyak pelaku usaha di Kota Singkawang yang memasang sendiri label halal baik dengan tulisan latin maupun tulisan arab di tempat usahanya.     “Padahal mereka tidak pernah mengurus sertifikasi halal. Hal tersebut, tidak diperbolehkan apalagi ada yang menulis 100 % halal,” katanya saat sosialiasi produk halal di Singkawang Kalbar, seperti dilansir antara Sabtu (3/11/2018).     Menurutnya, hal seperti itu tidak…

Selanjutnya

Jaminan Produk Halal Sudah Mendesak Untuk Segera Diterapkan

logo produk halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendesak untuk difungsikan. Ini agar pemantauan produk asing yang membanjiri pasar domestik lebih ketat.     “Yang secara tegas mengatur bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 UU JPH,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah saat dikonfirmasi, Kamis (30/8/2018).     Padahal seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementrian Industri juga Pemerintah Daerah harus sudah mulai menerapkan Kebijakan yang berbasis pada Undang-Undang No 33…

Selanjutnya

Negara Wajib Biayai Sertifikasi Halal

halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).     Dengan adanya ketentuan tersebut, sertifikasi halal tidak lagi menjadi sukarela (voluntary), tetapi wajib (mandatory) dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyertifikasi semua produknya, tidak terkecuali produk UMKM.     Pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU JPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya (melakukan sertifikasi halal) dalam masa…

Selanjutnya

Kemenag Janji Proses Penerbitan Sertifikasi Halal 62 Hari

  PERCIKANIMAN.ID – – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nur Syam mengatakan, Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal nantinya akan membuat proses pengajuan sertifikasi halal menjadi lebih singkat. Adapun Kementerian Agama telah meluncurkan sistem online yang akan memudahkan pengusaha dalam mengajukan sertifikasi halal.   Nur Syam menjelaskan, alur pengajuan sertifikasi halal yakni pengusaha mendaftar ke Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH). Apabila berkas sudah lengkap maka akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mur Syam mengatakan, LPH sudah mempunyai 1700 auditor yang akan memeriksa berkas-berkas tersebut.   Setelah pemeriksaan kemudian…

Selanjutnya

Uni Emirat Arab Luncurkan Layanan Akreditasi Halal

    PERCIKANIMAN.ID – – Sultan bin Saeed Al Mansouri, Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) sekaligus Ketua Otoritas Emirat untuk Standardisasi dan Metrologi (ESMA), meresmikan peta halal interaktif. Peta ini menjadi yang pertama di seluruh dunia. Peluncuran itu dilakukan di Dubai pada Senin (19/2/2018) waktu setempat.     Al Mansouri mengumumkan bahwa UEA saat ini memimpin upaya global untuk menilai ukuran dari sektor ekonomi Islam melalui sebuah studi khusus yang dilakukan oleh otoritas terkait di UEA. Program itu akan selesai pada akhir 2018 di sektor terkait, termasuk komoditas pangan,…

Selanjutnya

Pemerintah Resmi Ambil Alih Penerbitan Sertifikasi Halal dari MUI

halal

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah secara resmi mengambil alih penerbitan sertifikat halal, yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPOM MUI. Hal itu setelah diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Rabu, 11 Oktober 2017. “Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, seperti dilansir dari vivanews, Kamis (12/10/2017). Pasca adanya BPJPH, kata Lukman, kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu menetapkan fatwa suatu produk, yang kemudian disampaikan ke BPJPH untuk kemudian diterbitkan sertifikatnya.…

Selanjutnya

UMKM Harus Punya Sertifikat Halal agar Bisa Saingi Produk Cina

Produk Halal

PERCIKANIMAN.ID – Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) makanan, minuman, dan kosmetik di Jawa Barat (Jabar) didorong untuk memiliki sertifikasi halal.  Hal ini penting sebagai salah satu strategi menghadapi serbuan produk Cina. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jabar, Netty Prasetyani, menegaskan sertifikasi halal dibutuhkan agar produk UMKM Jabar memiliki keunggulan dibandingkan produk impor. Netty juga meminta pemerintah untuk mempermudah proses sertifikasi halal dan perizinan lainnya untuk para pelaku UMKM.  Seperti diketahui, tingginya pertumbuhan ekonomi Cina pada triwulan I/2017 berpotensi mendongkrak serbuan produk Cina ke Indonesia, termasuk Jabar. “Pasar produk halal sangat besar. Apalagi, saat…

Selanjutnya

Sertifikasi Halal dan Fatwa Tetap Pada MUI

halal

PERCIKANIMAN.ID – Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Lukmanul Hakim menyatakan adanya kesalahpahaman informasi seolah-olah sertifikasi halal diambil alih dari MUI. “Hal ini yang ingin kami sampaikan. Sertifikasi tetap adanya di MUI, fatwa pun ada di MUI, ini tertulis dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH),” kata Lukmanul seusai Rakornas LPPOM MUI di hotel Royal Padjadjaran, Bogor, Rabu (5/4/2017) kemarin. Kemudian, lanjutnya, Lembaga Sertitikasi Profesi (LSP) LPPOM MUI juga sudah mengikuti proses akreditasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI dan sudah dikunjungi oleh Auditor Lisensi…

Selanjutnya