Jaminan Produk Halal Sudah Mendesak Untuk Segera Diterapkan

logo produk halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendesak untuk difungsikan. Ini agar pemantauan produk asing yang membanjiri pasar domestik lebih ketat.     “Yang secara tegas mengatur bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 UU JPH,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah saat dikonfirmasi, Kamis (30/8/2018).     Padahal seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementrian Industri juga Pemerintah Daerah harus sudah mulai menerapkan Kebijakan yang berbasis pada Undang-Undang No 33…

Selanjutnya

Negara Wajib Biayai Sertifikasi Halal

halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).     Dengan adanya ketentuan tersebut, sertifikasi halal tidak lagi menjadi sukarela (voluntary), tetapi wajib (mandatory) dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyertifikasi semua produknya, tidak terkecuali produk UMKM.     Pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU JPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya (melakukan sertifikasi halal) dalam masa…

Selanjutnya

MUI: Label Halal Produk Ikan Kalengan Bercacing Bisa Dicabut

  PERCIKANIMAN.ID – – Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut angkat bicara terkait produk ikan kalengan bercacing yang sedang ramai diperbincangkan. Jika produk tersebut memang benar-benar berbahaya maka label halal yang tertera dalam produk tersebut akan segera dicabut oleh MUI.     Ketua MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan, saat memberikan label halal pada produk sarden yang beredar di Tanah Air, makanan tersebut memang telah terbukti halal dalam bahan baku dan cara pengemasannya. Artinya, sejauh ini dari segi halalnya tidak ada masalah. Namun, yang menjadi persoalan terkait dengan kesehatan produk tersebut.  …

Selanjutnya

Kemenag Janji Proses Penerbitan Sertifikasi Halal 62 Hari

  PERCIKANIMAN.ID – – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nur Syam mengatakan, Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal nantinya akan membuat proses pengajuan sertifikasi halal menjadi lebih singkat. Adapun Kementerian Agama telah meluncurkan sistem online yang akan memudahkan pengusaha dalam mengajukan sertifikasi halal.   Nur Syam menjelaskan, alur pengajuan sertifikasi halal yakni pengusaha mendaftar ke Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH). Apabila berkas sudah lengkap maka akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mur Syam mengatakan, LPH sudah mempunyai 1700 auditor yang akan memeriksa berkas-berkas tersebut.   Setelah pemeriksaan kemudian…

Selanjutnya

Muslim Harus Waspada, BPOM Curigai Ada 13 Produk  Mengandung DNA Babi

  PERCIKANIMAN.ID – – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencurigai masih ada produk yang mengandung bahan baku sejenis atau mirip Enzyplex tablet. Kepala BPOM Penny K Lukito menuturkan, setidaknya ada 13 jenis produk makanan dan obat yang menggunakan bahan baku mirip atau sama dengan produk obat Enzyplex tablet yang mengandung deoxyribo nucleic acid (DNA) babi.   “Tetapi bukan berarti pelanggarannya sama kan. Ini dipelajari lebih jauh (oleh BPOM) apa memang kandungannya tidak sesuai antara premarket dan postmarket,” ujar Penny di sela rangkaian ulang tahun ke-17 BPOM, di Jakarta Pusat,…

Selanjutnya

Uni Emirat Arab Luncurkan Layanan Akreditasi Halal

    PERCIKANIMAN.ID – – Sultan bin Saeed Al Mansouri, Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) sekaligus Ketua Otoritas Emirat untuk Standardisasi dan Metrologi (ESMA), meresmikan peta halal interaktif. Peta ini menjadi yang pertama di seluruh dunia. Peluncuran itu dilakukan di Dubai pada Senin (19/2/2018) waktu setempat.     Al Mansouri mengumumkan bahwa UEA saat ini memimpin upaya global untuk menilai ukuran dari sektor ekonomi Islam melalui sebuah studi khusus yang dilakukan oleh otoritas terkait di UEA. Program itu akan selesai pada akhir 2018 di sektor terkait, termasuk komoditas pangan,…

Selanjutnya

Waspadai Produk Unsur Babi, Ini Istilah-Istilahnya

  PERCIKANIMAN.ID – – Konsumen dari kalangan umat Islam diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap produk yang mengandung babi. Hal ini seiring laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Selasa (30/1/2018), yang menyatakan terdapat kandungan babi dalam suplemen Viostin DS dan obat Enzyplex.     Direktur Halal Research Centre (HRC) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nanung Danar Dono, meminta konsumen harus waspada karena deoxyribose-nucleic acid (DNA) babi bisa memasuki berbagai jenis produk.   Oleh karena itu, Nanung mengajak konsumen yang hendak membeli suatu produk untuk mengecek keberadaan label atau logo halal dari…

Selanjutnya

BPOM Benarkan 2 Produk Ini Mengandung DNA Babi

  PERCIKANIMAN. ID – – Produk yang mengandung babi, mbasih beredar di Indonesia. Direktur Standardisasi Produk pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Tetty Sihombing, membenarkan viralnya surat dari Balai Besar POM di Mataram kepada Balai POM di Palangka Raya tentang hasil pengujian sampel suplemen Viostin DS dan Enzyplex tablet, yang mengandung deoxyribose-nucleic acid (DNA) babi.   Dalam surat edaran tersebut, menyampaika sampel produk yang tertera dalam surat tersebut adalah Viostin DS produksi PT. Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H, dan Enzyplex…

Selanjutnya

Pemerintah Resmi Ambil Alih Penerbitan Sertifikasi Halal dari MUI

halal

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah secara resmi mengambil alih penerbitan sertifikat halal, yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPOM MUI. Hal itu setelah diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Rabu, 11 Oktober 2017. “Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, seperti dilansir dari vivanews, Kamis (12/10/2017). Pasca adanya BPJPH, kata Lukman, kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu menetapkan fatwa suatu produk, yang kemudian disampaikan ke BPJPH untuk kemudian diterbitkan sertifikatnya.…

Selanjutnya

UMKM Harus Punya Sertifikat Halal agar Bisa Saingi Produk Cina

Produk Halal

PERCIKANIMAN.ID – Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) makanan, minuman, dan kosmetik di Jawa Barat (Jabar) didorong untuk memiliki sertifikasi halal.  Hal ini penting sebagai salah satu strategi menghadapi serbuan produk Cina. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jabar, Netty Prasetyani, menegaskan sertifikasi halal dibutuhkan agar produk UMKM Jabar memiliki keunggulan dibandingkan produk impor. Netty juga meminta pemerintah untuk mempermudah proses sertifikasi halal dan perizinan lainnya untuk para pelaku UMKM.  Seperti diketahui, tingginya pertumbuhan ekonomi Cina pada triwulan I/2017 berpotensi mendongkrak serbuan produk Cina ke Indonesia, termasuk Jabar. “Pasar produk halal sangat besar. Apalagi, saat…

Selanjutnya

Sertifikasi Halal dan Fatwa Tetap Pada MUI

halal

PERCIKANIMAN.ID – Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Lukmanul Hakim menyatakan adanya kesalahpahaman informasi seolah-olah sertifikasi halal diambil alih dari MUI. “Hal ini yang ingin kami sampaikan. Sertifikasi tetap adanya di MUI, fatwa pun ada di MUI, ini tertulis dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH),” kata Lukmanul seusai Rakornas LPPOM MUI di hotel Royal Padjadjaran, Bogor, Rabu (5/4/2017) kemarin. Kemudian, lanjutnya, Lembaga Sertitikasi Profesi (LSP) LPPOM MUI juga sudah mengikuti proses akreditasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI dan sudah dikunjungi oleh Auditor Lisensi…

Selanjutnya