Perppu Ormas Jadi Undang -undang Dinilai Sebuah Kemunduran Demokrasi

PERCIKANIMAN.ID – – Keputusan Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU menuai kekecewaan. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqso mengatakan, LBH Jakarta beserta LSM-LSM dalam Koalisi Masyarakat Sipil sejatinya berharap DPR menolak perppu tersebut. “Pengesahan Perppu Ormas hari ini merupakan momen sejarah kemunduran demokrasi dan negara hukum di Indonesia,” ujarnya seperti dilansir republika online, Rabu (24/10/2017). Alghiffari menjelaskan, state heavy policy seperti Perppu Ormas akan berdampak pada Indonesia yang mengarah ke negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. Sebab, hak…

Selanjutnya

Forum Ulama dan Tokoh Jabar Desak Pemerintah Cabut Perppu Ormas

PERCIKANIMAN.ID – – Sekira duaratusan massa yang tergabung dalam Forum Ulama dan Tokoh (FUT) Jawa Barat kembali melakukan aksi demo di depan halaman kantor Gubernur Jabar (Gedung Sate), Jumat (20/10/2017). Dalam aksi yang diselengi dengan orasi tersebut mereka menolak diberlakukannya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut Koordinator FUT Jabar,KH.Ali Bayanullah menyatakan bahwa tidak ada alasan yang bisa diterima atas terbitnya Perppu tersebut yang salah satu pointnya adalah tata cara pembubaran ormas. “Semestinya pemerintah menjadi pihak pertama yang harus taat kepada hukum, bukan justru menghindari dan ketika merasa…

Selanjutnya

Forum Ulama dan Tokoh Jabar Tolak Perppu Ormas

PERCIKANIMAN.ID — Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Ulama dan  Tokoh (FUT) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa dan orasi terkait terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Iring-iringan massa dimulai dari depan Masjid Pusadai menuju halaman depan Gedung Sate Jl.Diponegoro Kota Bandung , Jumat (11/8/2017). Dalam orasinya mereka mengemukakan bahwa tertibnya Perppu tersebut dapat memasung hak berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-undang.   Selain melakukan orasi, massa juga membentangkan spanduk dengan berbagai ukuran dan tulisan yang intinya menolak terbitnya Perppu…

Selanjutnya

HTI Nilai Pencabutan Status Hukum Bukti Ditaktorisme Baru

PERCIKANIMAN.ID – – Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kemenkumham dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging,( Rabu, 19/7/2017). Menanggapi hal tersebut HTI melalui Juru Bicaranya, Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut status badan hukum dan sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan, adalah kewenangan yang diberikan oleh Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kontroversial itu. “Keputusan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan yang nyata. Menurut Perppu yang baru saja diterbitkan oleh Pemerintah, pencabutan…

Selanjutnya

Pemerintah Cabut SK Badan Hukum HTI

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah mencabut Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun, HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasinya. Hal itu diakui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Haris, saat mengumumkan pencabutan SK Badan Hukum HTI di lobi gedung Sentra Mulia, Jakarta, Rabu (19/07/2017). Ia mengatakan, meski dalam AD/ART-nya HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi Badan Hukum perkumpulannya, namun kegiatan dan aktivitas HTI ditudingnya banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Pemerintah menuding HTI mengingkari…

Selanjutnya

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat Ajak Masyarakat Tolak Perppu Pembubaran Ormas

PERCIKANIMAN.ID – – Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate,Jl.Diponegoro Kota Bandung pada Senin, (17/07/2017) yang menuntut Pemerintah untuk menghentikan pemberlakuan Perppu Ormas. Menurut koordinator aksi yakni Fauzi Ihsan menyatakan alasan Pemerintah untuk terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017 tidak bisa diterima karena bertentangan dengan fakta yang ada yakni UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas adalah peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah sendiri. Ia mendesak pemerintah untuk instropeksi atas kebijakan-kebijakan neoliberal yang telah menyengsarakan rakyat dan diskriminasi…

Selanjutnya

Pemerintah Keluarkan Perppu Pembubaran Ormas, Amien Rais: Target Utamanya Ormas Islam

  PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah baru saja mengelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rabu (12/7/2017). Salah satu dampak Perppu ini adalah Pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan. Menanggapi hal ini Mantan Ketua MPR Amien Rais mensinyalir Perppu tersebut akan menarget ormas-ormas Islam yang dianggap berseberangan dengan Pemerintah. Ia menilai Pemerintah masih phobia dengan Ummat Islam khususnya yang terhimpun dalam ormas. “Pasti ini nanti HTI (Hizbu Tahrir Indonesia) yang akan jadi target pertama,…

Selanjutnya

Pemerintah Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas

ormas islam

  PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto telah membacakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rabu (12/7/2017). Wiranto menjelaskan Perppu tersebut bertujuan agar ormas bisa diberdayakan untuk pembangunan nasional serta mencegah dari radikal.   Sementara itu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, mengatakan perppu ini tidak ditujukan untuk satu ormas saja. Diketahui, rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sedang mengemuka beberapa bulan terakhir.   “Ya enggaklah. Masa hanya satu saja.…

Selanjutnya