Pengamat: Sesuai Koridor Hukum Eksistensi Fatwa MUI Diakui Negara

ulama-mui

PERCIKANIMAN.ID – – Sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai diakui oleh negara. Tidak tepat jika lantas begitu saja dikatakan fatwa MUI berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan kalaupun akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat, hal itu karena secara kebetulan fatwa dikeluarkan menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang salah satu calonnya terjerat kasus dugaan penistaan agama. Menurut dia, sikap keagamaan MUI telah diakui oleh negara. Dengan demikian dinilai kurang elok kemudian hubungan antara MUI dan pemerintah diperkeruh dengan…

Selanjutnya

Ketum MUI: Fatwa Tak Berbenturan Dengan Hukum Positif, Hanya Mengikat Secara Syar’i Ummat Islam

kh-maruf-amin-3

PERCIKANIMAN.ID – – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’aruf Amin menegaskan bahwa fatwa MUI bukanlah hukum positif yang mengikat, namun tidak juga berbenturan dengan hukum di Indonesia. Fatwa MUI hanya mengikat secara syar’i kepada Ummat Islam. “Jadi kalau disebutkan fatwa Majelis Ulama Indonesia berbenturan dengan hukum postif, saya tegaskan tidak ada benturan,” kata Ma’aruf Amin dalam diskusi bertema ‘Fatwa MUI dan Hukum Positif’ di Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari okezone, Selasa (17/1/2017). Fatwa MUI, kata dia, akan mengikat secara syar’i kepada Muslim. Namun, fatwa…

Selanjutnya

Kapolri Nilai Fatwa MUI Berpotensi Timbulkan Gangguan Stabilitas Keamanan Nasional.

Kapolri

PERCIKANIMAN.ID – – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berpendapat fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhir-akhir ini berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional. “Yang menarik, belakangan ini ketika fatwa memiliki implikasi luas dan berpengaruh ke sistem hukum kita,” kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam diskusi bertajuk Fatwa MUI dan Hukum Positif, di PTIK, Jakarta, seperti dikutip dari antaranews, Selasa (17/1/2017). Ia mencontohkan, dikeluarkannya fatwa larangan penggunaan atribut Natal bagi karyawan beragama Islam yang kemudian memicu berbagai aksi beberapa pihak yang melakukan sosialisasi di ruang publik hingga adanya…

Selanjutnya

MUI Dukung Ormas Lakukan Sosialisasi dan Edukasi Fatwa, Tidak Sweeping

kh-maruf-amin-3

Kiai Ma’ruf menyampaikan, pemaksaan terhadap ajaran agama lain bisa menimbulkan konflik, memecah kebhinekaan, bahkan membuat tidak ada batas antar agama PERCIKANIMAN.ID – – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya mendukung jika ada ormas yang melakukan sosialisasi atau edukasi terkait fatwa MUI, namun tidak dengan sweeping. “Karena yang wajib melakukan (penindakan) adalah pemerintah, dalam hal ini kepolisian,” ujarnya di Kantor MUI Pusat, Jakarta,seperti dilaporkan hidayatullah.com, Rabu (21/12/2016). Kiai Ma’ruf mengungkapkan, sebetulnya apa yang dilakukan oleh ormas, baik itu sosialisasi, edukasi, atau bahkan sweeping, karena adanya pemaksaan…

Selanjutnya

GNPF MUI Kota Bogor Masih Temukan Perusahaan Suruh Karyawan Muslim Kenakan Atribut Natal

gnpf-mui-bogor-2

PERCIKANIMAN.ID – –  Ummat Islam khususnya di Indonesia menyambut gembira keluarnya fatwa MUI No.56 tertanggal 14 Desember 2016 tentang Hukum Menunggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim. Fatwa tersebut sangat jelas bahwa menggenakan atribut agama lain adalah haram. Sehari setelah kluar fatwa di atas, GNPF MUI Kota Bogor melakukan sidak di toko dan supermarket yg ada di kawasan Jl. Pajajaran khususnya di depan kantor MUI Kota Bogor. “Ternyata tim GNPF MUI Kota Bogor masih menemukan realitas bahwa terdapat perusahaan yang menginstruksikan karyawan yang muslim untuk memakai topi merah sinterklas,” ungkap anggota GNPF…

Selanjutnya

Fatwa MUI Haramkan Muslim Gunakan Atribut Natal

atribut natal

PERCIKANIMAN.ID – – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa Nomor 56 Tahun 2016, tentang menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hasanuddin menilai, atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. ”Menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram,” kata Hasanuddin,…

Selanjutnya

Bila Fatwa Ulama Diabaikan Penguasa

majelis ulama

Oleh: Andi Ryansyah*   PERCIKANIMAN.ID – – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyatakan Ahok menista Al-Qur’an dan Ulama, tapi itu rupanya tidak menjamin aparat penegak hukum memutuskan Ahok melanggar pasal penistaan agama. Aparat tampaknya sangat berhati-hati dalam kasus Ahok ini, untuk tidak mengatakan lamban dan ragu dengan sikap MUI. Perlu kita ketahui, MUI ada, karena tumbuhnya rasa saling percaya dan membutuhkan diantara pemerintah dan Ulama kala itu. Sebelumnya,ada jarak di antara keduanya. Bila di masa revolusi, mereka bahu membahu memperjuangkan kemerdekaan, namun 30 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka makin lama…

Selanjutnya