Tag: Cara Memperoleh Label Halal Dari Mui

LPPOM MUI Tetap Jalankan Wewenang Untuk Sertifikasi Halal

Iman Djojonegoro
Silakan Share

  PERCIKANIMAN.ID – – Sejak diundang-undang pada 2014 lalu, UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014 belum menemukan titik terang. Padahal, UU ini berfungsi sebagai lokomotif penggerakan dunia usaha, UKM dan industri halal.     Bahkan, memasuki tahun ke empat UU ini belum juga rampung. Alhasil sembari menunggu UU JPH maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) masih berperan dalam menjalankan kewenangan sertifikat halal untuk sementara waktu.     Direktur LPPOM MUI Lukman Hakim mengatakan, pihaknya akan terus menjalankan tugasnya hingga Badan Penyelenggara…

Selanjutnya

MUI: Masih Banyak Pelaku Usaha Yang Tulis Label Halal Sendiri

Iman Djojonegoro
Silakan Share

PERCIKANIMAN.ID – – Majelis Ulama Inddonesia (MUI) Singkawang, Kalimantan Barat, mempertanyakan soal label halal yang tercantum di berbagai tempat usaha di kota tersebut. Menurut Ketua MUI Singkawang Muchlis mengatakan, banyak pelaku usaha di Kota Singkawang yang memasang sendiri label halal baik dengan tulisan latin maupun tulisan arab di tempat usahanya.     “Padahal mereka tidak pernah mengurus sertifikasi halal. Hal tersebut, tidak diperbolehkan apalagi ada yang menulis 100 % halal,” katanya saat sosialiasi produk halal di Singkawang Kalbar, seperti dilansir antara Sabtu (3/11/2018).     Menurutnya, hal seperti itu tidak…

Selanjutnya

Negara Wajib Biayai Sertifikasi Halal

Iman Djojonegoro
halal
Silakan Share

  PERCIKANIMAN.ID – – Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).     Dengan adanya ketentuan tersebut, sertifikasi halal tidak lagi menjadi sukarela (voluntary), tetapi wajib (mandatory) dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyertifikasi semua produknya, tidak terkecuali produk UMKM.     Pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU JPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya (melakukan sertifikasi halal) dalam masa…

Selanjutnya