Negara Wajib Biayai Sertifikasi Halal

halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).     Dengan adanya ketentuan tersebut, sertifikasi halal tidak lagi menjadi sukarela (voluntary), tetapi wajib (mandatory) dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyertifikasi semua produknya, tidak terkecuali produk UMKM.     Pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU JPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya (melakukan sertifikasi halal) dalam masa…

Selanjutnya

Kemenag Janji Proses Penerbitan Sertifikasi Halal 62 Hari

  PERCIKANIMAN.ID – – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nur Syam mengatakan, Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal nantinya akan membuat proses pengajuan sertifikasi halal menjadi lebih singkat. Adapun Kementerian Agama telah meluncurkan sistem online yang akan memudahkan pengusaha dalam mengajukan sertifikasi halal.   Nur Syam menjelaskan, alur pengajuan sertifikasi halal yakni pengusaha mendaftar ke Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH). Apabila berkas sudah lengkap maka akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mur Syam mengatakan, LPH sudah mempunyai 1700 auditor yang akan memeriksa berkas-berkas tersebut.   Setelah pemeriksaan kemudian…

Selanjutnya

Pemerintah Resmi Ambil Alih Penerbitan Sertifikasi Halal dari MUI

halal

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah secara resmi mengambil alih penerbitan sertifikat halal, yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPOM MUI. Hal itu setelah diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Rabu, 11 Oktober 2017. “Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, seperti dilansir dari vivanews, Kamis (12/10/2017). Pasca adanya BPJPH, kata Lukman, kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu menetapkan fatwa suatu produk, yang kemudian disampaikan ke BPJPH untuk kemudian diterbitkan sertifikatnya.…

Selanjutnya

UMKM Harus Punya Sertifikat Halal agar Bisa Saingi Produk Cina

Produk Halal

PERCIKANIMAN.ID – Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) makanan, minuman, dan kosmetik di Jawa Barat (Jabar) didorong untuk memiliki sertifikasi halal.  Hal ini penting sebagai salah satu strategi menghadapi serbuan produk Cina. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jabar, Netty Prasetyani, menegaskan sertifikasi halal dibutuhkan agar produk UMKM Jabar memiliki keunggulan dibandingkan produk impor. Netty juga meminta pemerintah untuk mempermudah proses sertifikasi halal dan perizinan lainnya untuk para pelaku UMKM.  Seperti diketahui, tingginya pertumbuhan ekonomi Cina pada triwulan I/2017 berpotensi mendongkrak serbuan produk Cina ke Indonesia, termasuk Jabar. “Pasar produk halal sangat besar. Apalagi, saat…

Selanjutnya