LPPOM MUI Tetap Jalankan Wewenang Untuk Sertifikasi Halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Sejak diundang-undang pada 2014 lalu, UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014 belum menemukan titik terang. Padahal, UU ini berfungsi sebagai lokomotif penggerakan dunia usaha, UKM dan industri halal.     Bahkan, memasuki tahun ke empat UU ini belum juga rampung. Alhasil sembari menunggu UU JPH maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) masih berperan dalam menjalankan kewenangan sertifikat halal untuk sementara waktu.     Direktur LPPOM MUI Lukman Hakim mengatakan, pihaknya akan terus menjalankan tugasnya hingga Badan Penyelenggara…

Selanjutnya

RPP Jaminan Produk Halal Segera Selesai  

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal. Beleid ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.     Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan secara teknis RPP masih dibahas oleh kementerian terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.   “Sekretaris Negara telah meminta paraf dari beberapa menteri terkait, selanjutnya diurus biro hukum Kementerian Agama. Sebagian sudah ditandatangani. Sekarang prosesnya sudah 40…

Selanjutnya

Jaminan Produk Halal Sudah Mendesak Untuk Segera Diterapkan

logo produk halal

  PERCIKANIMAN.ID – – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendesak untuk difungsikan. Ini agar pemantauan produk asing yang membanjiri pasar domestik lebih ketat.     “Yang secara tegas mengatur bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 UU JPH,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah saat dikonfirmasi, Kamis (30/8/2018).     Padahal seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementrian Industri juga Pemerintah Daerah harus sudah mulai menerapkan Kebijakan yang berbasis pada Undang-Undang No 33…

Selanjutnya