Persis Sesalkan Pemerintah Bubarkan FPI Tanpa Proses Peradilan

0
92
Ormas FPI dibubarkan pemerintah sejak Rabu (30/12/2020)

PERCIKANIMAN.ID  – – Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Ustaz Dr. KH. Jeje Zaenudin menyayangkan pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah.

Menurutnya cara pemerintah membubarkan FPI sangat berpotensi besar terjadi pendzaliman terhadap Ormas yang dibubarkan dan berpotensi membunuh sistem demokrasi itu sendiri.

iklan

“Pertama, kita tentu sangat menyesalkan dan prihatin atas sikap pemerintah dalam memperlakukan Ormas yang dinilainya melanggar hukum dengan cara langsung membubarkannya tanpa proses peradilan ataupun dialog terlebih dahulu,” ujar Jeje dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/12/2020).

Jeje menilai pembubaran atau pelarangan dan pembekuan semua aktivitas FPI, dikhawatirkan ditafsirkan bernuansa ‘intimidasi’ pemerintah terhadap kelompok-kelompok kritis yang beroposisi terhadap kebijakan pemerintah.

Sebab dalam saat yang berdekatan dengan peristiwa tewasnya enam orang pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) di tangan aparat dan juga kondisi HRS sebagai pemimpin tertinggi FPI sedang ditahan.

“Begitu juga beberapa pimpinan utamanya sedang dalam proses pemeriksaan kepolisian,” katanya.

Kedua, lanjut Jeje, bagaimanapun keberadaan Ormas itu dilindungi oleh hukum dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi, mengayomi dan membinanya. Sehingga bisa konstruktif, bukan dengan cara bubar membubarkan begitu saja.

“Kecuali ormas-ormas yang mengusung ideologi yang dengan tegas dilarang keberadaannya oleh undang-undang di Indonesia seperti ideologi komunisme dan sejenisnya,” tegasnya.

Ketiga, sambung Jeje, sebagai warga negara yang baik tentu wajib sepakat menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadaban berbangsa-bernegara di atas kepentingan kelompok, kepentingan politik aliran.

Bahkan di atas kepentingan kekuasaan itu sendiri. Itu demi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

“Pemahaman, penafsiran, dan penegakan hukum tentu bukan monopoli pemerintah apalagi jika dimaksudkan untuk membungkam kelompok kritis yang dipandang mengganggu kekuasaan. Tetapi untuk terciptanya keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya,” terang Jeje.

Karenanya, Jeje menegaskan, pemerintah juga berkewajiban membina dan memberi contoh tauladan kepada masyarakat dalam menciptakan kultur hukum yang kuat, yaitu budaya dan adab ketaatan pada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku. Sehingga negara tidak hanya memandang masyarakatnya, atau Ormas saja yang dijadikan objek penegakan hukum. [ ]

Sumber: ihram.co.id

4

Red: admin

Editor: iman

964