MUI : Kontes Miss Gaya Dewata Bertentangan Dengan Agama dan Konstitusi, Harus Ditolak

 

PERCIKANIMAN.ID – – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak keras dan menentang kontes yang mengatasnamakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yakni Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, kontes tersebut bertentangan dengan norma dan agama.

 

“MUI menolak keras kontes LGBT di Bali dan wilayah teritorial Indonesia lainnya karena itu bertentangan norma dan ajaran Islam serta agama lainnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/10/2018).

 

Menurut  Muhyidin, kontes itu melanggar Undang-Undang dan konstitusi Republik Indonesia. Ia mengatakan, MUI menghargai pluralitas serta kebebasan berpendapat dan berekpresi. Akan tetapi, kebebasan yang masih sesuai aturan konstitusi.

 

MUI juga meminta penegak hukum agar segera mengambil langkah tegas dan konkret. Ia meminta aparat penegak hukum untuk menghentikan kontes Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali itu.

 

“Dalam fatwa MUI tentang LGBT jelas ditegaskan bahwa pernikahan atau perkawinan dinilai sah jika dilakukan dengan dua manusia berlainan jenis,” kata KH Muhyiddin.

 

Sebelumnya, Ketua Umum MUI Bali Muhammad Taufik Asadi mengatakan, pihaknya mendapat informasi rencana kegiatan Grand Final Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 yang akan diselenggarakan Yayasan Gaya Dewata pada 10 Oktober 2018. “Ini jelas sangat memprihatinkan, sebab tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama di Indonesia,” kata Taufik secara tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (9/10/2018).

 

Perilaku LGBT, sebut Taufik, juga bertentangan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini juga bertentangan dengan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, segala bentuk kegiatan bermuatan menyimpang merupakan perilaku inskontitusional.

 

“Untuk menghindari terjadinya hal-hal tak diinginkan, seperti adanya pembubaran paksa atau konflik horizontal antarkelompok masyarakat, MUI Bali memohon kepada pemerintah, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Bali untuk melarang, membatalkan, dan membubarkan kegiatan tersebut,” kata Taufik.

Sementara diperoleh kabar, Kepala Bidang Hubungan Masarakat Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja, mengatakan, pihaknya memastikan kontes kecantikan yang berbau lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tersebut tidak akan digelar.

 

 

“Direktur Intelkam Polda Bali sudah mengonfirmasi bahwa kegiatan tersebut dibatalkan karena ada penolakan dari masyarakat Bali,” kata Hengky seperti dilansir  Republika.co.id, Rabu (10/10/2018).

 

Hengky menyatakan, Polda Bali telah menerima surat resmi penolakan dari banyak lembaga masyarakat, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali. Sejumlah ulama di Bali secara langsung juga menyatakan penolakannya. [ ]

5

Red: admin

Editor: iman

Foto: istimewa

853

Follow juga akun sosial media percikan iman di:

Instagram : @percikanimanonline

Fanspages : Percikan Iman Online

Youtube : Percikan Iman Online

Twitter: percikan_iman

 

(Visited 393 times, 1 visits today)

REKOMENDASI

Leave a Comment