HTI Nilai Pencabutan Status Hukum Bukti Ditaktorisme Baru

Demo Tolah Pembubaran HTI 1

PERCIKANIMAN.ID – – Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kemenkumham dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging,( Rabu, 19/7/2017).

Menanggapi hal tersebut HTI melalui Juru Bicaranya, Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut status badan hukum dan sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan, adalah kewenangan yang diberikan oleh Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kontroversial itu.

promooktober

“Keputusan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan yang nyata. Menurut Perppu yang baru saja diterbitkan oleh Pemerintah, pencabutan status badan hukum Ormas adalah merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada Ormas yang dinilai melanggar ketentuan tentang larangan setelah sebelumnya diberikan surat peringatan dan penghentian kegiatan. Hingga saat ini tidak jelas pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh HTI karena tidak pernah ada surat peringatan itu. Jadi, dengan keputusan itu pemerintah telah nyata-nyata melanggar aturan yang baru dibuatnya sendiri,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya kepada percikaniman.id, Rabu (26/7/20170.

Terhadap keputusan tersebut, HTI akan melakukan perlawanan hukum. Ismail Yusanto menambahkan keputusan pemerintah tersebut membuktikan bahwa Perpu ini membuka peluang bagi Pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa “due process of law” atau proses penegakan hukum dan adil dan benar sesuai asas negara hukum.

“Selama ini kegiatan HTI telah terbukti memberikan kebaikan kepada masyarakat di berbagai wilayah negeri ini. Oleh karena itu, pencabutan status hukum ini telah secara nyata menghilangkan semua kebaikan yang sudah dihasilkan. Kemudian secara syar’i, pembubaran terhadap HTI berarti menghalangi kegiatan dakwah yang konsekuensinya amat berat di hadapan Allah SWT di dunia dan akhirat,”imbuhnya.

Dengan keputusan ini, menurut Ismail Yusanto, publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah rezim diktator yang represif dan anti Islam. Buktinya, setelah sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap para ulama, bahkan di antaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang, lalu melakukan pembubaran atau penghalangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat, kini pemerintah membubarkan ormas Islam secara semena-mena.

Sebagaimana telah diberitakan Pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas. Meski tidak disebutkan ormas secara khusus, namun beberapa kalangan dan juga pengamat menilai sasaran utama Perppu tersebut adalah Ormas Islam. Perppu ini menuai banyak penolakan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang diusung Pemerintah. Dengan adanya Perppu tersebut banyak kalangan meyakini akan banyak ormas khususnya Ormas Islam yang akan mengalami nasib sama dengan HTI. [ ]

Buku Sudah Benarkah Shalatku 1

Red: admin

Editor: iman

Ilustrasi foto: norman

(Visited 1 times, 1 visits today)

REKOMENDASI

Leave a Comment