6 Ulama Aksi Bela Islam 212 Ini Hadapi Kasus Hukum

aksi bela islam 4 oktober

PERCIKANIMAN.ID — Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 atau kerap disebut aksi 212 dianggap menjadi demo fenomenal. Ratusan ribu bahkan ada yang menyebut lebih dari satu juta umat Islam terlibat dalam demonstrasi tersebut.

Namun kini enam bulan berjalan setelah aksi itu, sejumlah aktivis 212 dituding terlibat persoalan hukum. Sejumlah di antaranya ada yang ditangkap sebelum aksi karena dituding menggelar permufakatan makar. Seperti dikutip dari republika.co.id, Senin (5/6/2017), berikut-berikut ini nama-nama aktivis 212 yang menghadapi masalah hukum tersebut ;

iklan donasi pustaka2
  1. Habib Rizieq Syihab

Polisi telah menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus konten pornografi. Ia dituding terlihat chat bernuansa mesum dengan Firza Husein.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, HRS ditetapkan menjadi tersangka setelah alat bukti yang mengarahkannya menjadi tersangka ditemukan penyidik.

Berdasarkan gelar perkara, alat bukti ini meningkatkan status HRS menjadi TSK. “Alat bukti didapat penyidik, ada beberapa kita tunggu saja,” kata Argo.

Al Muasir 1a

Dengan penetapan menjadi tersangka ini, HRS terancam Pasal 4, 6 dan 8 UU Tahun 2008 Terntang Pornografi. Polisi telah memasukkan Rizieq dalam status DPO mengingat kini ia masih berada di luar negeri. Informasi menyebut Habib Rizieq ada di Arab Saudi. Habib Rizieq telah membantah terlibat dalam kasus tersebut. Ia menilai kasus ini merupakan rekayasa kepolisian.

  1. 2. Muhammad Al Khaththath

Muhammad Gatot Saptono alias Ustaz Al Khaththath yang juga Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam telah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Ia pun kini telah ditahan oleh pihak kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengungkapkan, penyidik kepolisian telah menggelar prarekonstruksi di lokasi pertemuan para tersangka upaya makar “jilid II” sekitar Kalibata Jakarta Selatan dan Menteng Jakarta Pusat.

Dari prarekonstruksi itu, penyidik mengetahui orang yang hadir dan mengetahui materi pembahasan terkait rencana pemufakatan jahat.  Tersangka dikenakan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP tentang pemufakatan makar. Al Khaththath telah membantah tuduhan tersebut. Pihak GNPF menduga ada intervensi pihak luar dalam kasus ini. Namun polisi menegaskan kasus ini tak bisa diintervensi pihak luar.

3. Ustadz Bachtiar Nasir

 

HALAMAN SELANJUTNYA…>>

(Visited 1 times, 1 visits today)

REKOMENDASI

Leave a Comment