JITU Gelar Diskusi Publik Angkat Kasus Kriminalisasi Jurnalis Ranu Muda

PERCIKANIMAN.ID – – Jurnalis Islam Bersatu (JITU) bekerjasama dengan Pusat Edukasi, Rehabilitasi, dan Advokasi Yayasan Perisai Nusantara Esa menggelar diskusi publik bertema “Ranu dan Ancaman Kriminalisasi Jurnalis”. Acara diselenggarakan di Hotel Sofyan Inn, Tebet, Jakarta, pada Ahad (21/05/2017).

Hadir pada kesempatan itu, Dewan Syuro JITU Mahladi Murni, Pengacara Publik LBH Pers Gading Yonggar, Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, Advokat Senior Munarman, dan Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya.

Pimpinan Redaksi (Pimred) Kelompok Media Hidayatullah (KMH), Mahladi Murni menyampaikan, Ranu Muda Adi Nugroho terkategori melakukan tugas jurnalistik saat terjadi sweeping sebuah tempat hiburan malam oleh ormas Laskar Umat Islam Solo (LUIS) beberapa waktu lalu. Mahladi menjelaskan, bahwa definisi jurnalistik adalah kegiatan mencari, mengedit berita yang dipublikasikan di media baik cetak maupun elektronik.

“Dari definisi tersebut Ranu termasuk kategori jurnalis karena Ranu bekerja di sebuah media yang memiliki legalitas, melakukan aktivitas jurnalistik, dan apalagi juga sebagai redaktur pelaksana dalam struktur redaksi,” jelasnya seperti dikutip dari islamic news agency .

Terkait pertanyaan apakah dibenarkan seorang jurnalis mengikuti rapat dengan narasumber sebagaimana Ranu yang diundang oleh LUIS sebelum melaksanakan aksinya?. Mahladi menjelaskan bahwa hal itu adalah suatu yang wajar.

kalender percikan iman 2018

Al Muasir 2

Mantan jurnalis Harian Republika ini mencontohkan, bagaimana biasanya jurnalis juga mengikuti pengarahan dari kepolisian ketika akan melakukan penggerebekan suatu tindak kejahatan. Termasuk, lanjutnya, ikut bersama dalam satu kendaraan dengan narasumber. Hanya saja, setelah tiba di lokasi sang jurnalis melakukan tugasnya dalam peliputan seperti memotret, mencari informasi sebanyak mungkin, yang mana membuat jurnalis tidak sempat membantu korban.

Selain itu, lanjut Mahladi, yang menegaskan bahwa apa yang dilakukan Ranu adalah aktivitas jurnalistik karena usai kejadian Ranu telah membuat dan mempublikasi hasil liputannya.

“Paginya sudah membuat artikel tentang liputannya semalam. Jelas Ranu melakukan tugas jurnalistik,” tandasnya.

Namun, Dewan Syuro Jurnalis Islam Bersatu (JITU) ini menyayangkan, pihak kepolisian yang menganggap Ranu bagian dari ormas LUIS yang melakukan sweeping terhadap tempat maksiat Social Kitchen. Untuk diketahui, saat ini kasus Ranu sedang bergulir di persidangan. Ranu dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman 6 bulan penjara. Sedangkan pembacaan putusan akan dibacakan oleh hakim pada 29 Mei mendatang.

Sementara itu Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Gading Yonggar menyatakan, sepanjang 2016 terdapat 83 kasus kekerasan atau penghalang-halangan kerja termasuk juga kriminalisasi terhadap jurnalis dengan pola beragam, baik fisik maupun verbal. Namun, Gading mengatakan, tantangan kerja jurnalis jika ditarik lebih dalam tidak hanya mengenai kekerasan dan kriminalisasi di lapangan. Tapi dari hulunya juga terdapat dalam peraturan yang menjadi celah untuk kekerasan dan kriminalisasi tersebut.

“Beberapa terdapat dalam KUHP yang notabene adalah pasal warisan kolonial,” ujarnya.

Ia menyebutkan, regulasi itu diantaranya pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan pasal 207 KUHP tentang  penghinaan terhadap penguasa.

 

Suasana diskusi
Suasana diskusi

Selain itu, sambungnya, juga pasal lex specialis yang secara eksplisit sama namun menyasar media sosial yakni pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE. Menurutnya, frasa-frasa dalam pasal-pasal tersebut rancu, multitafsir dan interpretasi. Serta tidak mempunyai kepastian hukum.

“Dan tidak hanya bisa menyasar jurnalis atau organisasi masyarakat sipil, tapi juga rakyat biasa yang mengkritik pemerintah dapat dikriminalisasi dengan pasal-pasal ini,” ungkapnya.

Gading mengungkapkan, ruang-ruang kriminalisasi itu terbuka lebar yang mana kerap kali dimanfaatkan penguasa untuk membungkam suara publik.

“Jadi tantangannya juga di regulasi. Kalau dibairkan akan banyak Ranu yang lain. Konsekuensinya pasal ini harus dicabut,” pungkasnya. [Yahya G. Nasrullah/INA]

 

Red: admin

Editor: iman

Foto: ina

 

REKOMENDASI

Leave a Comment