Sikap HTI Usai Dibubarkan Pemerintah

HTI Humas Jubir

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiro mengumumkan akan membubarkan ormas  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Senin (8/5/2017).   Menanggapi hal tersebut Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto mengatakan, pembubaran HTI yang diumumkan pemerintah kemarin tidak memiliki kekuatan hukum. HTI sendiri menurut Ismail akan segera menyiapkan langkah hukum untuk menentang sikap pemerintah yang membubarkan organisasi tersebut. HTI menegaskan dirinya sebagai lembaga sah dan berbadan hukum.

“Kami menolak keras rencana pembubaran tersebut, karena langkah itu tidak memiliki dasar sama sekali. HTI adalah organisasi legal berbadan hukum,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor HTI, Jakarta Selatan, seperti dilansir okezone, Selasa (9/5/2017).

Menurutnya, HTI adalah lembaga legal yang berbadan hukum perkumpulan (BHP) dengan nomor AHU-000258.60.80.201. HTI merupakan lembaga resmi sesuai Udang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

“Oleh karena itu, HTI tidak bisa begitu saja dibuabarkan,” terang Ismail.

banner almuasir

Pembubaran HTI resmi diumumkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, pada Senin 9 Mei 2017. Wiranto mengatakan, HTI sebagai organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan tidak berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Menurut Ismail, pernyataan Wiranto soal indikasi kuat bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, adalah tuduhan yang tidak berdasar.

promo oktober

“Selama ini baik-baik saja, HTI sudah ada lebih dari 20 tahun. Ada saat Presiden Soeharto, Megawati dan Gus Dur. Aneh kalau sekarang kami dibuat gaduh dengan tuduhan macam-macam,” kata Ismail.

Ismail mengatakan, pemerintah harus membatalkan rencana pembubaran HTI.

“Pemerintah sebaiknya tidak melanjutkan rencana itu,” pintanya.

Sementara itu pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa  pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. ” ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Mei 2017. Jika langkah persuasif diabaikan, maka pemerintah baru dapat mengajukan permohonan pembubaran ormas tersebut ke pengadilan.

Yusril yang juga ahli hukum tata negara ini mengatakan dalam sidang pengadilan, ormas tersebut akan diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi, dan ahli untuk didengar di persidangan. Berdasarkan Pasal 59 dan 69 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebabkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk partai politik, hingga menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dengan alasan dan dasar tersebut, Yusril menuturkan ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya atau sama dengan pembubaran. Yusril berujar langkah hukum itu juga harus didasarkan pada kajian yang mendalam serta alat bukti yang kuat.

Buku Sudah Benarkah Shalatku

“Sebab jika tidak permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan pemerintah itu bisa dikalahkan di pengadilan oleh para pengacara HTI,” imbuh Yuzril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) dalam keterangan tertulisnya.

Yusril melanjutkan pembubaran HTI juga merupakan persoalan sensitif, sebab HTI adalah ormas islam. Meskpun belum tentua semua umat islam Indonesia satu pemahaman dengan HTI, menurut dia keberadaannya selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya.

“Di kalangan umat islam akan timbul kesan yang semakin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan islam, sementara memberikan angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri yang pahamnya bertentangan nyata dengan Pancasila,” ujarnya. [ ]

 

Red: admin

Editor: iman

Foto: okezone

(Visited 2 times, 1 visits today)

REKOMENDASI

Leave a Comment