Standardisasi Pesantren, Kemenag: Bukan Deradikalisasi

Pesantren

PERCIKANIMAN.ID – – Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan program standardisasi pesantren tidak menghilangkan ciri khas yang dimiliki lembaga pendidikan nonformal pondok pesantren (ponpes).

“Kami tidak menghilangkan kekhasan pesantren tapi ciri khasnya justru diperkuat,” kata Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin seperti dilansir antara, Jumat (3/3/2017).

Dia mengatakan penguatan ciri khas pesantren itu dilakukan dengan program standardisasi seperti lewat intervensi program kebijakan yang pro terhadap ponpes.

Menurut dia, terdapat pesantren yang memiliki kekhasannya masing-masing. Beberapa ponpes memiliki kekuatan menonjol dalam keilmuan hadits, tafsir dan sebagainya.

“Ada yang kuat haditsnya maka kita perkuat program haditsnya seperti di Mahad Ali. Beberapa kuat dalam tafsir maka kami dukung dengan penguatan material dan kebijakan yang mendukung,” kata dia.

promooktober1
Dirjen-pendidikan-islam_Kamaruddin Amin
Dirjen Pendidika Islam Kemenag_Kamaruddin Amin

Dengan demikian, Kamaruddin menampik anggapan program standardisasi pesantren akan menghilangkan kekhasan ponpes termasuk menghilangkan peran pengasuhnya, terutama kiai yang kerap menjadi ikon suatu pesantren.

Kemenag sebagai representasi pemerintah di lingkungan pesantren, kata dia, justru akan bersinergi dengan kalangan internal ponpes guna meningkatkan kapasitasnya. Sinergi diarahkan agar pesantren meningkat secara keilmuan dan keluaran pendidikannya mengarah pada ke-Islaman yang moderat khas Indonesia.

Dia mengatakan ada kecenderungan pesantren disusupi oleh oknum beraliran radikal yang justru dapat melunturkan kekhasan ponpes yang dikenal mempromosikan agama yang damai “rahmatan lilalamin“.

Maka dari itu, Kamaruddin berharap lewat standardisasi pesantren dapat menjadi alat pendukung peningkatan kualitas pesantren sekaligus membendung tumbuhnya radikalisme di lingkungan ponpes.

Kendati begitu, Kamaruddin, tidak menampik terdapat potensi radikalisme dapat tumbuh di kalangan pesantren jika dimasuki oleh oknum beraliran keras. Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus hadir di tengah pondok pesantren dengan berbagai program salah satunya lewat standardisasi pesantren. Program ini diharapkan dapat dimulai pada tahun 2017.

Dia mengatakan, pemerintah tidak boleh absen di kalangan pondok pesantren. Berkaca dari negara lain, lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah tidak diintervensi pemerintahnya.

Kamaruddin mencontohkan, Pemerintah Bangladesh, India, dan Pakistan yang tidak melakukan campur tangan di lembaga pendidikan keagamaan. Dampaknya, radikalisme tumbuh di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan tersebut. []

 

 

Red: admin

Editor: iman

Foto: kemenag

 

REKOMENDASI

Leave a Comment