DPR : Standardisasi dan Peningkatkan Mutu Da’i Tak Boleh Batasi Dakwah

dai ceramah mimbar

PERCIKANIMAN.ID – – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mewacanakan perlunya sertifikasi bagi para penceramah (da’i). Menanggapi hal ini Anggota DPR RI sekaligus Wakil Komisi VIII Sodik Mudjahid menyampaikan, beragama dan melaksanakan agama adalah salah satu hak asasi manusia yang  paling mendasar yang harus dijamin kebebasannya oleh negara apalagi NKRI yg berdasar Pancasila.

Sodik menambahkan, untuk dapat melaksanakan agama dengan benar,  perlu upaya edukasi agama (tarbiyah islamiyah) serta ajakan dan  pembinaan agama (dakwah islamiyah). Dengan demikan, kegiatan  tarbiyah islamiyah dan dakwah islamiyah sama seperti hak beragama,  yang harus dijamin kebebasannya oleh negara

iklan donasi pustaka2

Selain faktor kebebasan beragama, sambungnya, kebebasan tarbiyah dan dakwah, negara juga harus turut  menjamin mutu kompetensi pendakwah spt jaminan mutu para guru dan dosen, karena mutu keberagamaan masyarakat Indonesia sangat ditentukan oleh mutu para pendakwahnya

“Dalam kaitan dengan mutu para pendakwah ini, harus diakui fakta-fakta bahwa mutu pendakwah (islamiyah), sangat luas sekali  rentang  variasinya. Hal ini di satu sisi  disebabkan oleh  kesadaran yang tinggi akan kewajiban dakwah, tapi dilain sisi, ini disebabkan karena belum adanya standarisasi mutu kompetensi yang serius terhadap para pendakwah,” ujarnya melalui sambungan telepon, Sabtu (4/2/2017).

Sodik menambahkan, karena variasi keragaman pendakwah yang sangat luas, maka tidak aneh terjadi variasi keberagamaan dalam masyarakat (Islam) Indonesia. Dengan dasar pemikiran, maka menurut Sodik, konsep dan rencana standarisasi khatib oleh kemenag harus direvisi dan  disempurnakan.

“Standarisasi pendakwah  tidak boleh dilakukan jika mengarah kepada  pembatasan hak berdakwah dan pembatasan kegiatan dakwah. Standarisasi pendakwah hanya boleh dilaksanakan sebagai salah satu langkah  dari rangkaian upaya peningkatan mutu kompetensi para juru dakwah dan bagi semua agama bukan hanya bagi kaum muslim saja,”terangnya.

Menurut Sodik pemerintah sama sekali tidak berhak untuk membatasi apalagi mengurangi materi dan  misi kegiatan  dakwah karena materi  dakwah akan  mencakup semua internalisasi dari semua nilai dan ajaran   suatu agama. Untuk menjaga kebebasan  hak dakwah dari juru dakwah dan kebebasan berdakwah sebuah agama,    maka kegiatan standarisasi harus dilajukan oleh lembaga keagamaan masyarakat.

“Akan tetapi karena pemerintah akan mendapat manfaat berupa masyarakat yang bermutu tinggi dalam keberagamaan, hasil kerja pendakwah yang bermutu, maka pemerintah harus mendukung  kegiatan peningkatan mutu dan kompetensi pendakwah bukan sekedar membuat sertifikasi untuk standarisasi  semata,”imbuh Sodik yang juga Doktor Total Quality ManagementSpesialisasi mutu (lembaga) Pendidikan Islam ini.

Karena, sambungnya, misi  kegiatan dakwah adalah panggilan dan tugas agama,  maka kegiatan peningkatan mutu kompetensi pendakwah, harus konsisten melahirkan pejuang dakwah, tidak boleh bergeser melahirkan para pekerja dan  para profesi dakwah, apalagi  hanya sekedar melahirkan juru bicara dan perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat.

Menurut Sodik, peningkatan mutu pendakwah, seperti halnya program peningkatan  mutu dosen dan guru, harus dilaksanakan secara terencana, berjenjang, berkesinambungan. Materinya pun harus komprehensif dan teritegrasi serta tidak boleh  disisipi pesanan pemerintah. Kalau pun ada materi dari pemerintah yang penting untuk dimasukan adalah tentang 4 pilar kebangsaan untuk standarisasi  komitmen ke-Indonesia-an dan kebangsaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

“Program peningkatan mutu kompetensi ini sudah dipersepsi sebagai kegiatan sertifikasi dan pembatasan dakwah bagi umat Islam oleh pemerintah. Sementara suasana kejiwaan umat Islam saat ini sedang merasa banyak disudutkan oleh pemerintah dengan berbagai tuduhan,” kritisknya.

Untuk itu Sodik berharap, misi program ini harus dipertegas sebagai program peningkatan mutu kompetensi pendakwah.  Waktu pelaksanaan sebaiknya  ditunda agar persiapannya  lebih matang. [ ]

Red: iman

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

REKOMENDASI

Leave a Comment