Gelar Refleksi Akhir Tahun, Gema Pembebasan Jabar : Pemerintah Dalam Cengkram Kapitalisme Asing

aksi-gema-pembebasan-jabar-3

PERCIKANIMAN.ID – – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalama Gema Pembebasan Jawa Barat melakukan aksi damai dengan longmarch dan orasi di depan Gedung Sate Kota Bandung, Jumat, 30/12/16. Aksi  bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2016: Indonesia Dalam Persekongkolan Jahat Kapitalisme Asing dan Aseng, Bebaskan Dengan Ideologi Islam”. Sebelum berorasi depan Gedung Sate, peserta melakukan long March, dari gelap nyawang Bandung melewati kampus Unikom, Unpad Jl.Dipati Ukur hingga depan Gedung Sate.

Dalam orasinya Ketua Gema Pembebasan Jawa Barat, Firmansyah mengatakan dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi – JK ekonomi Indonesia secara umum bukannya semakin membaik akan tetapi makin rumit dan tercengkram oleh kapitalisme asing dan aseng.

promooktober

“Corak ini sangat jelas tatkala 13 kebijakan ekonomi yang digaungkan oleh Jokowi menghimpun aturan main kapitalis dan menabrak konstitusi dan tidak berpihak kepada rakyat, seperti Undang ‘ – Undang Minyak dan Gas (UU Migas) , Undang – Undang Mineral dan Batu Bara(UU Minerba), Undang Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), Undang Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dan lain sebagainua. Belum lagi persekongkolan jahat antara penguasa dan pengusaha besar melahirkan payung Tax Amnesty yang menjamin penggelembungan harta dikalangan mereka tanpa takut harus membangkang terhadap kewajiban membayar pajak,” lanjut firmansyah dalam orasinya.

Selain itu menurut Firmansyah masih ada beberapa problem seperti, Anggaran sebesar 20% dari APBN rupanya tidak mampu membenahi problem yang ada, Pendidikan terkooptasi dan keluar dari batas negara sehingga menjadi bagian integral dari kerangka global kapitalisme, hal itu ditunjukan dengan persetujuan WTO melalui GATS untuk mengakui aspek potensial dalam hal jasa untuk diliberalisasikan, itulah sektor pendidikan. Tidak terkecuali WB (Bank Dunia) yang menjadi salah satu kaki tangan AS mengendalikan sektor ini dengan beberapa formula: (1) differensiasi pendidikan tinggi, (2) differensiasi pendanaan, (3) Pendefinisian ulang peran pemerintah dan (4) pembuatan kebijakan berkonsentrasi pada kualitas, performa dan persamaan.

“Bahkan tidak tanggung-tanggung, kebijakan kontra produktif dalam mengetaskan problem migas yakni dengan penghapusan subsidi BBM sehingga harga diserahkan kepada mekanisme pasar ”, tambah Firmansyah.

Dari segi hukum Firmansyah menilai, kepemimpinan Jokowi – JK sangat lemah, bukannya membasmi koruptor malah pelemahan KPK semakin terlihat.

“Kebuntuan dalam menegakan hukum yakni meminimalisir korupsi tapi justru ada upaya pelumpuhan terhadap KPK terus dilakukan. Belum lagi beberapa kasus besar yang dibiarkan begitu saja semisal kasus sumber waras, reklamasi Jakarta dan Centauri bahkan BLBI yang tidak tersentuh sama sekali,”imbuhnya.

Untuk itu pihaknya berharap menghadapi tahu 2017 pemerintah diminta mampu merealisasikan janji-janjinya semasa kampanye. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan diharapakan bukan sekedar retorika politik semata. Demikian juga dalam bidang hukum, Gema Pembebasan berharap pemerintah lebih serius dalam penegakkan hukum. [ ]

Red: Ifal

Editor: Iman

Foto: Ifal

(Visited 1 times, 1 visits today)

REKOMENDASI

Leave a Comment