Ummat Harus Cerdas Cermati Eksepsi Penasihat Hukum Ahok

ahok

PERCIKANIMAN.ID – – Sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (BTP) alias Ahok telah berlangsung dengan lancar di gedung Pengadilan Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada No 17, Selasa (13/12/2016). Sidang yang disiarkan langsung melalui televisi swasta ini masyarakat bisa menyaksikan Ahok sebagai tersangka yang menangis. Selain itu sidang perdana ini nampak terkesan lebih banyak mendengarkan pembelaan  oleh penasihat hukum Ahok.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Pusat Dr. H. Abadul Chair Ramadhan,SH,MH berpendapat bahwa eksepsi (keberatan) yang dibacakan penasihat hokum Ahok secara bergantian tersebut tidak focus dan lebih lebih ke arah pembelaan (pledoi). Selain itu penasihat hokum sangat sedikit menguraikan tentang adanya dakwaan Penuntut Umum (PU) yang kabur (abscur libel) dan sebagainya, sebagai syarat eksepsi.

“Ahok menyatakan tidak ada niat (mens rea) dan tidak bermaksud untuk menista agama. Dia maksudkan kepada lawan-lawan politiknya yang tidak bisa bersaing dalam program. Hal ini tidak sesuai bukankah pada tanggl tersebut belum masuk waktu kampanye dan bahkan Ahok sendiri belum ditetapkan sebagai Calon Gubernur (Cagub) oleh KPUD?,” ungkapnya.

Dalam sidang kemarin Ahok juga nyatakan telah menanyakan tentang Asbabun Nuzul kepada teman-temannya tentang maksud Al Maidah ayat 51. Menurut anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat Dr.Abdul Chair hal ini tidak dapat dibenarkan, karena yang bersangkutan tidak ada legal standing untuk menjelaskan Al Quran khusunya surah Al Maidah 51 karena ia tdk mengimani Al Quran dan dia bukan beragama Islam, sehingga bagaimana mungkin dia dapat mengetahui makna yang sebenarnya.

“Penasihat hukum  juga tidak relevan dengan menyebut video yang diunggah oleh Buni Yuni, karena sudah di lakukan uji Labfor oleh Penyidik dan hasilnya Sah sebagai Barang Bukti (BB). Juga tidak relevan dengan mengaitkan Aksi Bela Islam terkait dengan tuntutan keadilan dalam proses Penegakan Hukum. Adalah Sah dan dijamin UU setiap warga negara menyampaikan pendapat dan menuntut keadilan,” terang Dr.Abdul Chair yang juga anggota Dewan Pakar ANNAS ini.

promooktober1

Dr.Abdul Chair juga berpendapat bahwa cepatnya proses Sidik dan Pelimpahan ke Pengadilan Negeri (PN) juga tidaklah menyalahi hukum acara pidana. Tahapan penyelidikan sampai dengan Gelar Perkara sudah memenuhi ketentuan. Selain itu,sambung Dr.Abdul Chair, penetapan tersangka juga sudah sesuai denga hukum acara, dengan didahului oleh adanya dua alat bukti yang sah serta sudah dilakukan Gelar Perkara Penyidikan seusai Gelar Perkara penyelidikan dalam sah.

“Penasihat hukum menyatakan bahwa harus diterapkan prinsip Ultimum Remedium. Menurut saya, penasihat hokum ini telah salah mengaitkan asas ini, terlebih lagi dikaitkan dengan SKB dalam penerapan Pasal 156a huruf a KUHP. Apalagi disebut Pasal 156a adalah delik materil. Perlu diketahui prinsip Ultimum Remedium baru dikenal baru-baru ini, sebagaimana diterapkan dalam UU Lingkungan Hidup, jadi tidak ada kaitannya dengan UU 1 PNPS 1965,” jelasnya.

Adapun SKB, imbuhnya, hanya dapat diterapkan untuk penyalahgunaan terhadap ajaran agama yang menyimpang dari suatu aliran sesat yang menyerupai ajaran agama yang bersangkutan. Untuk kasus penodaan tidak perlu SKB. Sifat delik pada Pasal 156a adalah delik formil jadi tidak membutuhkan adanya akibat sebagamana delik materil.

Lebih ngawur lagi menurut Dr.Abdul Chair adalah pernytaan penasihat hokum yang mengaitkan asas Restoratif Justice juga tidak relevan. Teori Restoratif Justice sendiri menurut  Dr.Abdul Chair berasal dari Jhon Rawls yang tidak terkait dengan delik agama sehingga akan lebih tepat teori ini untuk kasus Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Dalam sidang yang juga dihadiri kaum muslimin melakukan aksi orasi diluar gedung tersebut Penasihat Hukum menyatakan huruf b pada Pasal 156a KUHP harus dibuktikan karena sifat delik adalah kumulatif. Ini menurut Dr.Abdul Chair menunjukkan bahwa penasihat hukum tidak mengerti struktur Pasal 156a dan tdk mengerti nuansa kebatinan – histories Yuridis – masuknya Pasal 156a dlm KUHP. Pasal 156a menurut Dr.Abdul Chair adalah alternatif, oleh karena itu ada dua Kejahatan yang diatur yakni huruf a atau huruf b. Dimana dalam huruf a juga berlaku alternatif perbuatan (actus reus), permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan.

“Ummat Islam dan masyarakat juga perlu mencermati pernyataan penasihat hokum yang menyebut tidak ada kejelasan tentang Subject Korban. Perlu dicatat bahwa perbuatan pidana pada Pasal 156a huruf a tdk mensyaratkan subject korban adalah manusia tetapi agama itu sendiri salah satunya Kitab Suci. Adapun Pasal 156 KUHP subjecnya sangat jelas yakni Golongan Penduduk yang salah satunya berdasarkan agama,” pungkasnya.

Untuk itu  Dr.Abdul Chair juga mengingatkan sekaligus mengajak kepada masyarakat khususnya kaum muslimin untuk bisa mengikuti sekaligus mencermati setiap pernyataan tersangka yakni Ahok sendiri maupun para penasihat hukumnya sehingga tidak menimbulkan opini seolah-olah tersangka tidak masalah dan justru korban politik dari lawan-lawan politiknya.

Sidang lanjutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama sendiri rencananyaakan dilanjutkan pada Selasa (20/12/2016), pekan depan. Dalam sidang Selasa depan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menyampaikan tanggapan nota keberatan (eksepsi) penasehat hukum Ahok.  [ ]

 

Red: admin

Editor:iman

Foto : istimewa

(Visited 1 times, 1 visits today)

REKOMENDASI

Leave a Comment