Awal Mula Munculnya Pasal Penistaan Agama di Indonesia

diskusi-ahok-nista-islam-700x394

PERCIKANIMAN.ID – – Dalam perjalanan sejarah, Pasal 156 yang merupakan turunan dari hukum pidana buatan kolonial Belanda hanya mengatur penistaan terhadap golongan dan tidak mengatur agama.

“Pejabat pemerintah Belanda sering menghina agama dan kaum agamawan. Oleh karena itu, pada mulanya pasal 156 tidak menyebut agama, karena jika ada mereka kena duluan,” ujar Teuku Nasrullah, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia dalam ‘Diskusi Publik: Kasus Ahok Nista Islam dalam Perspektif Hukum Pidana’ di Rumah Amanah Rakyat, Menteng, Jakarta pada Kamis (10/11/206).

alquran muasir

Kemudian, dimulailah era pasca kemerdekaan. Nasrullah bercerita tentang sebuah kasus di wilayah Purwakarta. Di sana, ada gudang milik PKI. Oleh seorang anggota PKI, buku-buku dan Al-Quran saat itu hendak dipindahkan dan dimasukkan ke dalam karung.

“Agar lebih padat, buku-buku itu termasuk Al-Quran diinjak pakai kaki. Saat itu, warga yang melihat merasa resah, dan mengadukan pada pemerintah telah terjadi adanya penistaan terhadap Al-Quran,” kata Nasrullah.

Sementara, perangkat hukum atas kasus tersebut belum ada. “Istilahnya ada kekosongan hukum, karena tidak ada pasal penistaan agama. Tapi ada desakan masyarakat yang sangat kuat,” tambah dia.

kalender

Akhirnya, Presiden Soekarno menetapkan PNPS No 1 tahun 1965, dan penistaan agama diselipkan jadi pasal 156 a. Sehingga, anggota PKI yang menista Al-Quran itu dibawa kasusnya ke pengadilan. Meskipun, ia mengaku tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus tersebut.

“Saat itu, dia bilang saya tidak sengaja berniat menista agama. Tapi dia dihukum. Karena kesengajaan disini, maksudnya, diduga tindakan tersebut dapat mengacaukan ketertiban umum,” tukas dosen hukum pidana UI ini. (Fajar Shadiq/JITU/Percikan Iman)

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLineGoogle GmailTelegramPinterestYahoo MessengerYuk, Bagikan agar Menjadi Amal Jariah

Leave a Comment