Ahok, Penistaan Agama dan Supremasi Hukum

0
104

Belajar dari banyak pengalaman penanganan perkara seperti OJ Simpson di Amerika, ataupun kasus Jessica Kumala Wongso, maka persidangan yang terus disiarkan langsung, sebenarnya problematik. Silakan baca artikel menarik Todung Mulya Lubis berjudul “Sidang Terbuka untuk Umum” di harian Kompas pada 14 Oktober 2016.

Terkait dengan keterbukaan ini, meskipun untuk kasus yang berbeda, namun Menteri Agama akhirnya memutuskan persidangan penentuan hari raya Idul Fitri kembali tertutup dari siaran langsung, dan terbukti hasilnya lebih meneduhkan dan efektif. Efek siaran langsung dan kamera televisinya memang tidak jarang menghadirkan macan panggung yang gemar tampil, berorasi, namun tidak jarang bukan menjadi bagian dari solusi.

iklan
  • Ketiga

Banyak isu yang berpilin dengan kasus dugaan penistaan agama terhadap Terlapor BTP alias Ahok ini. Salah satunya yang ingin saya beri tanggapan adalah keterkaitannya dengan posisi Ahok sebagai Calon Gubernur dalam Pilgub Jakarta. Saya membaca ada pandangan bahwa jika yang bersangkutan menjadi tersangka atau terdakwa, maka statusnya sebagai calon gubernur menjadi hilang. Pandangan demikian keliru dan harus diluruskan.

Dalam Pasal 163 UU 10 Tahun 2016 terkait pemilihan gubernur ditegaskan bahwa status tersangka dan terdakwa tidak menghilangkan status seorang calon gubernur. Bahkan di dalam Pasal 163 ayat (6) dalam status tersangka, seorang gubernur terpilih tetap harus dilantik. Dalam pasal 163 ayat (7) diatur, dalam status terdakwa, gubernur terpilih tetap dilantik meskipun kemudian pada saat pelantikan itu juga diberhentikan sementara.

ahok

Baru jika keputusan pengadilan menetapkan gubernur terpilih menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, menurut Pasal 163 ayat (8) yang bersangkutan tetap dilantik agar dapat langsung diberhentikan. Mengingat sekarang masih jauh dari putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan proses Pilgub Jakarta akan berakhir pertengahan tahun depan, maka jelaslah bahwa jikapun Ahok menjadi tersangka ataupun terdakwa, dia tetap bisa terus mengikuti proses pemilihan gubernur di Jakarta.

  • Keempat

Saya ingin urun rembug adalah terkait independensi penegakan hukum. Saat ini atas kasus dugaan penistaan agama oleh Terlapor BTP ini, masyarakat minimal terbelah menjadi pendukung dan pembela Ahok. Masing-masing pada dua kutub ekstrem tuntutan: mewajibkan Ahok menjadi tersangka atau megharuskan Ahok bebas.

Perlu ditegaskan berulang kali, bahwa pendapat demikian adalah hak dan dijamin sebagai kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. Namun, UUD 1945 juga menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dalam arti tidak boleh ada bentuk intervensi ataupun paksaan dalam bentuk apapun oleh siapapun atas suatu proses hukum. Karenanya, semua pihak harus sama-sama menghormati proses hukum yang sekarang berlangsung, tanpa memaksanakan kehendaknya sendiri-sendiri yang sangat berbahaya bagi prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan pondasi dasar negara hukum Indonesia.

Dalam jangka pendek, apapun putusan atas gelar perkara awal minggu depan, apakah Terlapor menjadi tersangka atau tidak, semua pihak harus bin wajib menghormatinya. Hanya dengan menghormati proses hukum inilah yang sekarang tersedia sebagai forum penyelesaian perbedaan pandangan yang semakin tajam.

Mari semua duduk tenang, berdoa, dan mengawal proses gelar perkara Selasa depan dengan cara yang santun dan terhormat. Apapun hasilnya, mari kita hormati sebagai putusan yang mengikat kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saya berharap dan yakin, Polri akan bertindak sangat hati-hati dan mempertimbangkann dengan professional kasus ini, sesuai aturan hukum yang berlaku, dan sesuai tugas penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Mari semua tunduk dan sama-sama menjaga supremasi hukum yang akan menjamin hadirnya keadilan di tanah air yang sama-sama kita cintai.

Keep on fighting for the better Indonesia. (*)

 

*Penulis adalah Guru Besar Hukum Tata Negara UGM , Visiting Professor pada Melbourne Law School and Faculty of Arts, University of Melbourne

denny-indrayana

Sumber: detik.com

Ilustrasi foto: pixabay