Terkait Ahok, 15 Organisasi Islam Indonesia di Malaysia Desak Polri Hukum Penista Al-Quran dan Ulama

fuiim

PERCIKANIMAN.ID – – Lima belas organisasi massa Islam (Ormas Islam) asal Indonesia yang tinggal di Malaysia mendesak Polisi Republik Indonesia (Polri) segera memproses  Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sehuhungan  dipatonya di Pulau Pramuka Kabubaten Administrasi Kepulauan Seribu Selasa, 27 September 2016  yang dinilai menistakan al-Quran.

Elemen masyarakat Muslim yang tegabung dalam Forum Umat Islam Indonesia di Malaysia [FUIIM] menyatakan implikasi dari pernyataan Gubernur DKI telah memicu gelombang keresahan di masyarakat, sangat mencederai kerukunan umat beragama ketika ada yang merendahkan, melecehkan, dan mengerdilkan ajaran agama atas nama apa pun.

alquran muasir

“Sikap gegabah seperti itu bukan hanya melukai umat beragama ke jantung terdalam dari sebuah keyakinan, melainkan juga dalam konteks kenegaraan sebenarnya merupakan cermin penodaan terhadap spirit kebangsaan-kenegaraan yang diletakkan para pendiri bangsa ini. Hari ini dan ke depan, siapa pun, tidak boleh ugal-ugalan dalam berbangsa dan bernegara, lebih-lebih tatkala menyentuh wilayah agama,” ujar FUIIM dalam pernyataannya yang disampaikan kepada Trigustono Supriyanto Minister Counsellor  Pensosbud Kualalumpur Malaysia dan Kombes. Pol. Aby Nursetyanto Atase Polri di Kualalumpur, seperti dilansir hidayatullah.com, Selasa (01/11/2016).

Pernyataan sikap FUIIM disampaikan dalam suasana kekeluargaan dan akrab tercermin dari sambutan hangat dari Trigustono dan Aby Nursetyanto yang menerima kedatangan FUIIM. Menurut FUIIM pernyataan Gubernur Provinsi DKI tersebut dinilai memiliki konsekuensi hokum. Karenanya aparat harus cepat dan bertindak tegas agar keresahan tidak semakin luas.

“Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Qur’an dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tercantum dalam pasal 156 KUHP dan/ataupun peraturan perundangan lain yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,” tulis FUIIM.

kalender

FUIIM juga mendesak Bareskrim Polri agar proaktif melakukan proses penegakan hukum atas laporan masyarakat terkait ucapan Bapak Basuki di Pulau Pramuka kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana disebutkan diatas, secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

Menunda penanganan kasus ini akan mengakibatkan menurunya kepercayaan hukum dan rasa keadilan masyarakat dan mengganggu stabilitas berbangsa dan bernegara.

“Aparat penegak hukum adalah mitra masyarakat dalam menciptakan kenyamanan kehidupan umat beragama. Oleh karena itu pihak Kepolisian RI sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat ini,” tegasnya.

 

HALAMAN SELANJUTNYA…>>

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLineGoogle GmailTelegramPinterestYahoo MessengerYuk, Bagikan agar Menjadi Amal Jariah

Leave a Comment