Muslim Uighur Dilarang Puasa, FPKS Desak Pemerintah Lakukan Diplomasi Dengan China

muslim uighur

Sebagaimana diberitakan media hingga saat ini Pemerintah Tiongkok (China) bagian di Distrik Xinjiang masih mengeluarkan larangan terhadap anggota partai Islam, PNS, pelajar dan guru untuk berpuasa selama bulan suci Ramadhan. Bukan kali ini saja larangan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Terkait kebijakan negara Tirai Bambu yang melarang Muslim Uighur berpuasa selama bulan Ramadhan Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini meminta pemerintah Indonesia mengefektifkan peran diplomasi khususnya dalam bidang HAM kepada Pemerintah China.

alquran muasir

“Fraksi PKS meminta Pemerintahan Jokowi mengefektifkan diplomasi HAM kepada Pemerintah China, agar China menghentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur,” katanya di Jakarta, seperti dilaporkan antara ,Rabu (8/6/2016).

Jazuli optimis Presiden Joko Widodo yang dikenal dekat dengan pemerintah Tiongkok dapat melakukan diplomasi yang efektif, baik langsung maupun dengan menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama. Hal itu menurut dia agar Muslim Uighur diperbolehkn beribadah puasa, sebab puasa tidak ada hubungannya dengan terorisme ataupun separstisme.

“Sikap dan upaya aktif Pemerintah Indonesia penting bukan saja sebagai representasi negara mayoritas muslim, tapi juga sebagai pelaksanaan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdaimaian abadi di atas penghormatan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

kalender

Dia juga memberikan respon kritis atas pelarangan untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadhan terhadap Muslim Uighur oleh Pemerintah Distrik Xinjiang, Tiongkok. Tindakan itu menurut dia melanggar HAM sehingga seharusnya kebijakan tersebut dicabut.

“Tindakan Pemerintah Tiongkok (China, red) yang melarang Muslim Uighur untuk berpuasa jelas melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, kami mengimbau Pemerintah Tiongkok agar memperkenankan Umat Islam menjalankan ibadahnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, Tiongkok sebagai negara besar di dunia seharusnya tampil memberi contoh dalam mempromosikan penghormatan terhadap HAM terutama terkait dengan keyakinan beragama.

Menurut Anggota Komisi I DPR itu, di zaman modern dengan arus informasi yang demikian maju, rasanya tidak semestinya pelarangan-pelarangan beribadah masih dilakukan apalagi oleh negara sekaliber Tiongkok.

“Kebijakan yang begitu represif terhadap umat Islam, justru merugikan Tiongkok sendiri karena dapat menimbulkan instabilitas dalam negeri dan juga protes dari negara-negara di dunia,” ujarnya. [ ]

Red: admin

Editor: iman

Ilutrasi foto: uighurtoday

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLineGoogle GmailTelegramPinterestYahoo MessengerYuk, Bagikan agar Menjadi Amal Jariah

Leave a Comment