DPR Tak Setuju Jika Pemerintah Cabut Perda Miras

miras

Pemerintah berencana akan mencabut peraturan daerah (perda) tentang pelarangan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol). Alasannya dikarenakan adanya tabrakan peraturan yang lebih tinggi  dan selama ini sering membingungkan pengambil kebijakan.

Menanggapi rencana tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr.Sodik Mudjahid,M.Sc mengatakan, tidak sepakat jika perda tentang miras tersebut dicabut. Menurutnya jika itu dilakukan maka sama saja pemerintah untuk sementara memberikan ruang dalam peredaran minuman haram tersebut beredar bebas di masyarakat.

alquran muasir

“Dengan mempertimbangkan hasil dengar pendapat dengan Mensos,hasil pengamatan dan hasil survey beberapa LSM miras itu membahayakan, dan selalu identik dengan kasus kekerasan, nah bagaimana nanti ini jika Perdanya dicbut,” ujar Sodik kepada percikaniman, Jumat (20/5/2016).

Ia menambahkan Pemerintah sendiri melalui pertanyaan Wakil Presiden (Wapres) dan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa beberapa kali mengatakan miras selalu erat berkaitan dengan tindak kejahatan disertai kekerasan dan pornografi.

Sodik M
Sodik Mudjahid

“Semua dengan jelas manyatakan bahwa miras mendorong tindakan kejahatan. Dengan fakta-fakta tersebut maka aneh jika dalam sikon seperti ini malah ada pelonggaran pengendalian miras,” jelasnya.

kalender

Untuk itu menurutnya seharusnya keberadaan perda tentang pelarangan atau pengendalian miras tetap tetap diperlukan dan harus lebih dikuatkan lagi

“Terserah judulnya perdanya dilarang atau pengendalian miras  menurut saya tidak tepat jika dicabut,” katanya.

Sebagai wakil rakyat ia mengajak pemerintah untuk bisa memahami data dan fakta keterkaitan darurat kekerasan dan kejahatan di masyarakat dengan dampak konsumsi miras.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, berencana akan mencabut perda tentang miras tersebut. Hal itu dikarenakan untuk merampingkan pada peraturan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Meski demikian pihaknya mengaku, pemerintah akan terus mendukung tentang perda miras, hanya saja yang jadi persoalannya, pemerintah tidak ingin adanya tumpang tindih peraturan yang satu dengan yang lain. Kendati demikian Tjahjo mengaku jika peraturan tersebut sudah dirampungkan dia berjanji tidak menghambat pertumbuhan daerah seperti, dalam hal investasi dan pariwisata. [ ]

 

Rep: Iman

Editor: Candra

Ilustrasi foto: pixabay

 

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLineGoogle GmailTelegramPinterestYahoo MessengerYuk, Bagikan agar Menjadi Amal Jariah

Leave a Comment