DPD RI: Kasus Perkosaan Anak di Kediri Masuk Kejahatan Kemanusiaan

tribunnews

Daftar kasus kekerasan seksual yang dialami anak khususnya anak perempuan di Indonesia nampaknya bertambah panjang. Belum reda amarah atas kasus tewasnya remaja di Lampung akibat kekerasan seksual. Kini muncul lagi kasus dugaan perkosaan terhadap 58 anak oleh seorang pengusaha di Kediri Jawa Timur menambah deretan kebiadaban kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kasus ini sudah masuk kategori kejahatan kemanusiaan. Alasannya karena ada 58 anak yang hak asasi dan harkat serta martabatnya sebagai manusia sudah diinjak-injak.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, saat menghadiri konperensi pers Tim Masyarakat Peduli Kediri (TMPK) tentang perkosaan atas 58 anak SD dan SMP yang dilakukan seorang pengusaha di Kediri, di Jakarta ,Senin (16/5/2016).  Ia menambahkan tindak kejahatan kemanusiaan tersebut layak disandang pelaku sebab para korbannya masih anak-anak yang tidak punya kekuatan apa-apa baik fisik maupun mental.

alquran muasir

 

“Ini sudah perbudakan seksual, tidak hanya diperkosa, anak-anak ini dan keluarganya diancam keselamatan, dibuat takut, psikologisnya ditindas oleh pelaku dengan kekuasaannya. Ini sudah pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusian. Kalau nanti terbukti dan hukuman bagi pelaku biasa-biasa saja, berarti ada yang salah dengan republik ini,”imbuhnya.

 

Menurut Fahira, apa yang dilakukan pemerkosa anak ini sudah melecehkan negara karena dilakukan dengan mudah, berulang-ulang, dan dengan cara yang biadab karena diduga setiap anak yang diperkosa dipaksa memakan obat yang memberi efek pusing, mual, gemetar sampai dengan pingsan, serta mencabuli dua sampai tiga korban secara bergantian di dalam satu kamar. Korban dan keluarganya yang hendak melapor juga diduga diancam keselamatannya oleh pelaku. Bahkan banyak korban yang putus asa dan putus sekolah.

Fahira Idris
Fahira Idris

“Pelaku menganggap karena kekuasaan dan uangnya, hukum tidak akan bisa menyentuhnya. Ini sudah melecehkan negara. Andai ada hukuman yang lebih berat dari hukuman mati, orang kayak ginipantas menerimanya. Saya lebih memilih HAM pemerkosa-pemerkosa anak seperti ini yang dilanggar demi keselamatan anak-anak kita,” tegas Wakil Ketua Komite III DPD ini.

kalender

Fahira mendesak, mulai dari polisi, jaksa dan hakim yang menangani kasus ini berani membuat terobosan hukum dalam mengadili pelaku pemerkosaan anak ini agar hanya ada opsi hukuman mati dan paling ringan hukuman seumur hidup. Untuk itu, Polri, Kejagung, dan Mahkamah Agung harus memonitor dan mengawasi kasus ini, termasuk Komisi Yudisial.

“Kasus ini sudah jadi perhatian nasional, jadi dalam prosesnya harus transparan dan memenuhi rasa keadilan. Buat terobosan, gunakan pasal berlapis, beri tafsir lain terhadap kasus ini yang mengutamakan korban. Kita tidak ingin dengar lagi putusan hakim yang biasa-biasa saja,” ujar Senator Jakarta ini.

Fahira juga meminta Kementerian dan komisi terkait untuk secepatnya memberikan konseling, pelayanan dan bantuan medis, bantuan hukum, serta rehabilitasi kepada korban dan keluarganya.

“Saya minta negara bergerak cepat untuk segera memenuhi hak-hak korban. Kasus Kediri ini saya harap membuat pemerintah untuk lebih cepat lagi menerbitkan Perppu Kebiri, segera merevisi UU Perlindungan anak, dan segera merampungkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” pungkasnya. [ ]

 

Red: admin

Editor: Iman

Ilustrasi foto: tribunnews

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLineGoogle GmailTelegramPinterestYahoo MessengerYuk, Bagikan agar Menjadi Amal Jariah

Leave a Comment