FIS Jabar Minta Kasus Penodaan Agama Bupati Purwakarta Dituntaskan

FIS Jabar


 

Untuk itu, FIS berharap melalui MUI agar bisa mendorong pihak kepolisian menuntaskan kasus-kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Apalagi,sambung  Suryana, ada wacana Dedi akan maju memimpin Jawa Barat dalam Pemilihan Gubernur beberapa tahun lagi. Menurutnya langkah tersebut perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan masyarakat khususnya umat Islam di Jawa Barat.

“Jadi Bupati saja sudah banyak masalah dengan kebijakannya yang menodai umat Islam,apalagi jika nanti jadi Gubernur,”sambungnya.

Sementara itu menanggapi tuntutan tersebut,Drs Rafani Akhyar selaku Sekum MUI Jabar menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapat konfirmasi dari Polda terkait dihentikannya penanganan kasus Bupati Purwarkata tersebut. Rafani membenarkan bahwa MUI Jabar pernah diminta oleh Polda Jabar untuk meneliti sekaligus menelaah terhadap 2 (dua) buah buku tulisan Dedi Mulayani yang diindikasikan ada unsur penodaan agama.

“Bukunya sendiri secara kaidah penulisan buku yang baik dan benar memang masih jauh dari unsur ilmiah. Itu hanya kumpulan ceramah atau pidato dia yang dihimpun jadi buku,”ujarnya.

 

Namun berdasar kajian dan telaah oleh Tim MUI Jabar,Rafani membenarkan bahwa ada unsur penodaan agama khususnya Islam. Ia memberi contoh seperti dalam bukunya Dedi menyatakan bahwa jika jadi presiden maka Ka’bah akan “dipinjam”  (pindah) ke Purwakarta sehingga ongkos naik haji bisa murah bahkan gratis.

donasi perpustakaan masjid

“Bagaimana mau dipindah,dulu Raja Abrahah saja langsung dihancurkan oleh burung Ababil. Apa dia (Dedi, red) dan pengikutnya siapa mendapat azab?,”ujarnya.

Sementara terkait himbauan agar MUI Jabar mengeluarkan fatwa haram patungisasi yang terjadi di Purwakarta,  Rafani menjelaskan bahwa keluarnya fatwa perlu proses dan kajian yang mendalam serta dapat berlaku menyeluruh bukan hanya lokal saja.Jangan sampai,sambungnya, nanti ada yang protes patung pahlawan mengapa tidak diharamkan dan sebagainya.

“Memang harus dibedakan patung pahlawan dengan patung Bima dan sejenisnya. Patung pahlawan ada nilai historis dan unsur heroik yang bisa diteladani sementara patung Bima ada unsur tahayul dan berpotensi menimbulkan kemusryikan,”jelasnya.

Kepada anggota FIS, Rafani mengaku akan segera berkoordinasi sekaligus meminta klarifikasi ke Polda Jabar terkait adanya rumor bahwa kasus Dedi Mulyadi dihentikan atau meminta sejauh mana perkembangannya. Untuk itu pihaknya meminta kepada anggota FIS dan elemen masyarakat khususnya umat Islam Jawa Barat agar turut memantau penanganan kasus tersebut.

“Setelah ini insy Allah saya akan coba menghubungi pihak Polda Jabar karena kita juga salah satu pihak yang dimintai pendapat soal ada tidaknya unsur penodaan agama dalam bukunya dan hal itu sudah kita lakukan. Begitu pun dengan hasilnya,terkait tindakan hukum ya kita serahkan kepada aparat penegak hukum, itu kewenangan polisi untuk menyelidiki dan pengadilan untuk menjatuhkan sanksi hukum”pungkasnya.  [ ]

(Visited 6 times, 1 visits today)

REKOMENDASI