Dianggap IMBnya Masih Bermasalah,Warga Kawaluyaan Tolak Pembukaan Gereja GBKP

Seratusan warga muslim Kawaluyaan Kec.Batununggal Kota Bandung melakukan orasi dan protes di depan sebuah bangunan di Jl.Kawaluyaan No.10 Kel.Jatisari Kec.Batununggal Kota Bandung, Ahad (10/4/2016). Menurut informasi bangunan tersebut hendak dibuka secara resmi sebagai Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Pembukaannya sendiri rencananya akan dilakukan oleh Walikota Bandung,Ridwan Kamil pada hari ini juga.

Namun seperti yang dituturkan Komarudin,SH selaku perwakilan warga dan kuasa hukum warga yang menggunggat, menyampaikan bahwa pada awalnya bangunan tersebut adalah sebuah sarana olah raga (GOR). Dalam perjalanannya sekira 2007 bangunan tersebut digunakan sebagai sarana atau tempat ibadat keagamaan oleh sekelompok orang yang menamakan sebagai jemaat Batak Karo Protestan.

iklan donasi pustaka2

“Sekira 2012 ada informasi telah keluar surat ijin mendirikan bangunan (IMB) menjadi Gereja Batak Karo Protestan  (GBKP). Namun setelah kita telusuri dan cek faktual dilapangan proses administrasinya tidak sesuai prosedur. Selain itu ditemukan juga data-data sebagai syarat mendirikan bangunan tempat ibadah sesuai SKB 2 Menteri, data tersebut tidak valid atau penuh rekayasa dan manipulasi data,”jelas Komarudin kepada mapionline.com dilokasi.

Ia menambahkan,atas temuan tersebut warga melakukan protes dan meminta Walikota saat itu untuk membatalkan dan mencabut IMB untuk gereja tersebut. Menurut Komarudin,setelah melakukan serangkain kajian,pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat dan pihak terkait akhir tahun itu juga IMB untuk gereja tersebut dibekukan.

“Entah bagaimana caranya, tiba-tiba kita dapat informasi  bahwa hari ini bangunan ini akan dibuka oleh Walikota sebagai gereja,”imbuhnya.

Menurutnya apa yang dilakukan warga hanyalah sekedar protes masyarakat kepada pihak gereja khususnya dan umumnya kepada pemerintah Kota Bandung terhadap tidak tertibnya proses administrasi. Ia menampik bahwa protes warga tersebut diartikan sebagai bentuk intoleransi beragama.

“(Protes) Ini tidak ada unsur SARAnya ,yang diprotes warga adalah penggunaan alih fungsi bangunannya bukan ibadatnya. Masalah ibadat warga tidak melarang,toh mereka yang ibadat di gereja-gereja diluar sana yang legal tidak kita masalahkan. Aspek legalitas dan proses menempuhnya itulah yang dipermasalahkan dan diprotes warga. Itu saja masalahnya,”terangnya.

Terkait cara menempuh persyaratan kepada pihak pemerintah khususnya BPPT, ada indikasi pihak gereja telah melakukan manipulasi data. Ia mencontohkan ada warga yang diklaim telah memberikan persetujuan soal alih fungsi bangunan tersebut menjadi gereja,namun setelah dicek dilapangan warga yang dimaksud bukan warga sekitar.

“Banyaklah contoh-contohnya,kita ada data-datanya. Setelah ini (hari ini) kita akan melakukan protes dan menanyakan langsung kepada Walikota,”ujarnya.

 

HALAMAN SELANJUTNYA…>>

(Visited 17 times, 1 visits today)

REKOMENDASI