Soal Gereja Rehoboth, Anggota DPRD Kota Bandung: Kita Di Pihak Rakyat Jika Terbukti IMBnya Tak Sesuai Prosedur

Perwakilan warga muslim Kelurahan Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bandung, Senin (14/3/2016).  Mereka menanyakan keseriusan wakil rakyat dalam menjembatani permasalahan izin pendirian Gereja Rehoboth Berea yang tak sesuai prosedur.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung  H.Endun Hamdun yang menerima warga mengungkapkan, pihaknya siap mendukung pencabutan IMB jika terbukti ada pelanggaran prosedur.

alquran muasir

“Kami akan pelajari dan dalami laporan tersebut, kebetulan pertemuan lalu (dua pekan sebelumnya,red) mereka diterima Komisi A. Jika kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam menerbitkan IMB nya tentu kami akan bersama rakyat untuk mendukung pencabutan IMB nya,” ujarnya kepada Mapionline.com usai menerima warga.

Endun menambahkan, salah satu hak pemeluk beragama adalah mendirikan tempat ibadah. Namun dalam prosesnya harus sesuai peraturan yang berlaku. Salah satunya dasar hukumnya adalah SPB 2 Menteri tentang pendirian tempat ibadah. Menurutnya, negara telah menjamin bahwa semua pemeluk agama sama kedudukannya yakni harus mengikuti dan taat pada peraturan yang berlaku termasuk soal pendirian tempat ibadah.

(Baca juga: http://mapionline.com/aktual/datangi-kemenag-kota-bandung-warga-muslim-karasak-pertanyakan-keluarnya-imb-gereja-rehoboth.html

kalender

“Secara pribadi saya tidak setuju adalah gereja ditengah masyarakat yang mayoritas muslim. Apalagi ini (Gereja Rehoboth) disinyalir ada prosedur yang dilanggar dalam memperoleh IMB nya,” ujar politisi Partai Hanura tersebut.

Ia juga menyayangkan sikap BPPT yang terkesan mudah mengeluarkan IMB tanpa melakukan cek dan ricek faktual sesuai dengan kondisi lapangan yang akurat. Harusnya, sambung Endun, pihak BPPT melakukan juga analisis dampak lingkungan (amdal) yang tidak hanya sebatas dipahami masalah limbah semata. Melainkan dampak lingkungan dari sisi sosial kemasyarakatan sekitar gereja tersebut. Hal ini menurut Endun sangat penting dilakukan untuk menghindari permasalahan sosial di kemudian hari termasuk potensi adanya konflik horizontal antar umat beragama yang sangat sensitif.

“Dinas Tata Ruang juga perlu dilibatkan untuk menilai dan melihat apakah daerah tersebut sesuai atau tidak jika ada tempat ibadah. Jangan sekedar menerima laporan bawahan kemudian diterbitkan suratnya,apalagi bangunan tersebut sebelumnya IMB nya bukan tempat ibadah,tentu tidak bisa sembarangan,” imbuhnya.

(Baca juga: http://mapionline.com/aktual/datangi-dprd-kota-bandung-warga-karasak-minta-imb-gereja-rehoboth-dicabut.html

Untuk itu, meski dirinya tidak bekerja dari Komisi A yang membidangi masalah tersebut, namun Endun akan menyampaikan dan meneruskan aspirasi warga tersebut ke ketua dan anggota Komisi B untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurutnya, kondusivitas Kota Bandung bukan hanya masalah kriminal, melainkan juga adanya harmonisasi dalam masyarakat termasuk dalam beragama dan beribadah. Jika tidak segera diselesaikan, permasalahan ini dapat menimbulkan suasana kurang kondusif sehingga dapat merusak citra Kota Bandung yang sangat toleran dalam masalah beragama.

Endun Hamdun-Hanura Komisi B
Endun Hamdun, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung

“Secepatnya kita akan melakukan koordinasi dengan teman-teman anggota dewan yang lainnya khususnya Komisi A. Kita akan memberikan masukan juga kepada Walikota untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas sehingga potensi konflik horizontal tersebut dapat diminimalisir atau dicegah,”pungkasnya.[ ]

Rep : Iman

Editor: Candra

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLineGoogle GmailTelegramPinterestYahoo MessengerYuk, Bagikan agar Menjadi Amal Jariah