Datangi DPRD Kota Bandung, Warga Karasak Minta IMB Gereja Rehoboth Dicabut

Sekira 70 orang perwakilan warga muslim Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung kembali melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Bandung, Selasa (1/3/2016). Mereka mempertanyakan keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB ) untuk Gereja Rehoboth Jemaat Berea yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 405 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung.

Sementara yang lain terus melakukan orasi di tengah rintik hujan, beberapa perwakilan warga masuk ke dalam gedung dewan untuk melakukan audiensi. Di hadapan Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Dadang, salah satu warga Karasak menjelaskan bahwa kedatangan warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta  DPRD Kota Bandung turut menyelesaikan sengkarut kasus Gereja Rehoboth yang sudah berjalan lebih dari 8 tahun tersebut.

alquran muasir

Ia menjelaskan, awalnya keberadaan bangunan tersebut bukan diperuntukan untuk kegiatan ibadah (kebaktian) melainkan bangunan atau gedung perkantoran. Menurut Dadang, upaya jemaat Berea untuk mendapat legalitas kebaktian di wilayah tersebut juga mendapat penolakan dari warga. Hal tersebut bukan didasarkan pada sikap anti toleransi warga melainkan pada cara yang dilakukan jemaat Berea melanggar hukum dengan memanipulasi data persetujuan warga.

“Bukti manipulasi tersebut banyak ditemukan, seperti tanda tangan warga yang dianggap setuju, padahal ia tidak pernah menyatakan persetujuannnya. Tanda tangan serta fotokopi KTP pun, ternyata mereka dapatkan saat ada pembagian sembako. Beberapa orang yang diklaim setuju juga setelah kita klarifikasi ternyata bukan warga sekitar melainkan warga pendatang yang masih ngontrak,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tidak harmonis dan kondusif tersebut berlangsung hingga 2011 dan sebagai bentuk toleransi kepada jemaah Barea, warga dengan difasilitasi Pemkot Bandung memberikan izin, sementara penggunaan bangunan tersebut untuk kebaktian yang berakhir  2012 lalu. Namun, karena tidak memiliki aspek legalitas untuk dijadikan gereja, salah satunya tidak adanya dukungan dari warga serta data fiktif  dan palsu, maka 11 Februari 2013 dilakukan penutupan.

kalender

“Tiba-tiba awal 2016 ada informasi bahwa bangunan tersebut sudah terbit IMB-nya sebagai gereja dari BPPT atas persetujuan Wali Kota. Kita sudah pertanyakan juga ke Kemenag dan BPPT, bagaimana prosesnya kok data dan persyaratan tidak valid atau penuh manipulasi bisa keluar izinnya?,” terangnya.

(Baca juga: http://mapionline.com/aktual/datangi-kemenag-kota-bandung-warga-muslim-karasak-pertanyakan-keluarnya-imb-gereja-rehoboth.html )

Untuk itu, dirinya mewakili warga muslim sekitar Karasak meminta kepada dewan bisa memanggil Kepala BPPT dan Wali Kota Bandung untuk menjelaskan keluarnya IMB tersebut. Dadang juga meminta agar Wali Kota mencabut IMB tersebut. Jika tidak segera dicabut, maka warga dan umat Islam Kota Bandung akan menempuh jalur hukum melalui PTUN.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Edi Haryadi menyatakan pihaknya mengapresiasi upaya warga dalam menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan sebagai wakil rakyat. Pihaknya juga mendukung upaya warga untuk mencari dan mendapat keadilan di depan hukum, khususnya dalam kasus keluarnya IMB Gereja Rehoboth tersebut.

“Secepatnya kita akan mengundang Kepala BPPT untuk menjelaskan duduk perkaranya. Jika dianggap kurang dalam memberikan keterangan kita akan rekomendasikan Ketua Dewan untuk mengundang Wali Kota. Kalau memang ditemukan pelanggaran, maka kita akan meminta Wali Kota untuk mencabut IMB tersebut,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

e

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang atau meminta klarifikasi dan penjelasan dari instansi terkait seperti FKUB, Kemenag, Camat, hingga Lurah yang turut memberikan rekomendasi hingga IMB tersebut keluar.

“Secepatnya kita akan undang pihak-pihak terkait,” imbuhnya.

Asep Syarifudin dari Aliansi Pergerakan Islam (API) meminta agar dewan serius menangani masalah yang telah lama tersebut. Ia menambahkan, jika Wali Kota Bandung tidak segera mencabut IMB gereja tersebut, masyarakat akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan dan mendaftarkan ke PTUN. Hal ini merupakan upaya terakhir untuk mendapat kepastian hukum.

“Tanpa mengurangi rasa hormat, kami memberi waktu kepada dewan untuk menyelesaikan masalah ini hingga dua minggu ke depan atau 14 Maret. Syukur sebelum tanggal tersebut sudah selesai jika tidak maka kita akan daftarkan perkara ini ke PTUN,” tegasnya.

Sebelum acara ditutup, Muhammad Roin dari Dewan Dakwah yang turut mendampingi warga berpesan agar anggota dewan tidak mudah mempercayai oknum atau segelintir orang yang mengatasnamakan umat Islam.

“Mohon anggota dewan tidak langsung percaya begitu saja. Setidaknya menurut cacatan kami dalam kasus beginian selalu ada oknum yang bermain. Jadi, nanti jika ada orang yang mengaku dari warga Karasak atau ormas yang mengklaim dari Ormas Islam mohon konfirmasi kepada kami,” pesannya.

Selain warga muslim Karasak, orasi dan penyampaian aspirasi tersebut juga diikuti perwakilan Ormas Islam seperti Pemuda Persis, Garis, Dewan Dakwah, API, FUUI dan sebagainya. [ ]

Rep: Iman

Editor: Desi & Agung

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLineGoogle GmailTelegramPinterestYahoo MessengerYuk, Bagikan agar Menjadi Amal Jariah