Ormas Islam dan Masyarakat Muslim Jabar Siap Hadang Gerakan LGBT

Sekitar ratusan massa dari berbagai elemen ormas Islam dan pegiat dakwah Kota Bandung melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate) Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/2/2016). Selain aksi,mereka juga melakukan orasi yang mengecam keras sekaligus menyatakan perlawanan kepada pelaku maupun para pendukung perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).

Usai berorasi di depan Gedung Sate, massa Islam yang didominasi elemen pemuda dan mahasiswa tersebut melanjutkan aksinya di depan Kantor DPRD Jabar. Salah satu peserta aksi menyampaikan orasinya bahwa perilaku LGBT adalah perilaku yang membahayakan kehidupan manusia karena mengundang murka dan azab Allah Swt.

promooktober

“Praktik LGBT sudah terang-terangan dipertontokan khususnya di media. Jika hal ini dibiarkan bahkan sampai didukung maka tunggulah azab Allah segera menimpa bangsa ini,” ujar Dian Hardiana, perwakilan Pemuda Persis.

Sementara sebagian massa melakukan orasinya diluar gedung, beberapa perwakilan elemen ormas Islam diterima dan melakukan audiensi dengan anggota DPRD Jabar. Mereka diterima Komisi III DPRD Jabar yang diwakili Didi Sukardi dan Abdul Jabar dari FPKS.

Dihadapan anggota DPRD Jabar, M. Roinul Balad mewakili Dewan Dakwah menyampaikan pernyataan bahwa LGBT merupakan perilaku yang di luar batas kewajaran seorang manusia yang diberi karunia akal bahkan melebihi perilaku binatang. ‎Hewan jantan saja, sambungnya, pasti menyukai betina, bukan sesama jantan lagi. Sementara manusia yang berakal malah menyukai sesama jenis maka derajatnya lebih rendah dari binatang.

“Anehnya perilaku LGBT ini malah didukung dan dibela kalangan artis, profesional, sampai akademisi melalui berbagai media. Hal ini telah meresahkan masyarakat, dunia pendidikan bahkan‎ sendi-sendri kehidupan bernegara,” imbuhnya.

Untuk itu pihaknya mengecam keras dan menyatakan perlawanan kepada berbagai pihak yang secara terang-terangan menjadi agen pelaku dan pendukung gerakan Perilaku Menyimpang LGBT di wilayah NKRI yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Dewan Dakwah juga menyatakan mendukung sikap pemerintah yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang LGBT sebagai gerakan demoralisasi yang menghancurkan dunia pendidikan dan kehidupan keagamaan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dewan Dakwah juga mendesak semua unsur lembaga tinggi negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan lembaga kenegaraan lainnya yang membidangi masalah-masalah hak asasi manusia, perlindungan perempuan, perlindungan anak, penegakan hukum, dan aparat penegak hukum menjadi garda terdepan dalam penyelamatan kedaulatan dan keutuhan NKRI dari gerakan perilaku menyimpang LGBT sebagai infiltrasi budaya luar secara sistematik dan terencana dari proxywar (perang negara melawan agen ketika yang banyak dilakukan oleh anasir oknum bangsa sendiri).

“Dewan Dakwah mendukung upaya yudisial review khususnya UU KUHP pasal 292. Kalau bisa dimasukkan perilaku LGBT sebagai tindakan kriminal dalam delik perzinahan sehingga dapat dijerat secara hukum positif,” ujar Roin.

Hal senada juga disampaikan Asep Syarifudin dari Aliansi Pergerakan Islam (API) yang menyatakan bahwa untuk fenomena LGBT ini pemerintah dan aparat penegak hukum sangat lambat dalam merespon. Padahal dampak dan pengaruh LGBT tidak kalah membahayakan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurutnya, LGBT akan merusak tatanan moral dan sendi-sendi sosial dalam keluarga dan masyarakat sehingga lambat laun akan merapuhkan ketahanan bangsa.

“Bandingkan dengan adanya isu ISIS di mana pemerintah begitu responsif bahkan penolakannya hingga masuk gang-gang sempit lewat spanduk. Hal yang sama harusnya dilakukan juga dalam menyikapi fenomena LGBT ini. Rasanya perlu juga pemerintah termasuk DPRD ini membuat spanduk sekaligus sosialisasi akan bahaya LGBT ini di seluruh Jawa Barat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Didi Sukardi menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kedatangan elemen ormas Islam tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan masyarakat muslim Jawa Barat ini sebagai bukti adanya kepedulian terhadap permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan bangsa dan negara.

“Saya yakin 100 anggota DPRD Jabar mendukung aspirasi bapak-bapak sekalian, karena kami masih memiliki nurani dan moralitas. Secara pribadi, saya juga mendukung sekiranya nanti lewat yudisial review terhadap pasal tersebut memungkinkan para pelaku dan penganjur LGBT dapat dijerat hukum mengingat dampaknya tersebut,” ujarnya.

Sementara terkait adanya perubahan terhadap UU, ia menyatakan pihaknya tidak mempunyai kewenangan karena itu wilayah DPR Pusat. Untuk Jawa Barat sendiri menurut Didi sebenarnya sudah ada perdanya yakni  Perda Jabar No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ia sedikit menjelaskan isi perda tersebut yang membahas tentang upaya membangun masyarakat khususnya di Jawa Barat lewat keluarga yang tangguh.

“Secara umum tujuan perda ini adalah terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin. Saya kira untuk menangkal perilaku LGBT ini bisa dari keluarga dengan mengacu pada perda tersebut,” jelasnya.

Pihaknya pun mengaku sangat membuka diri sekiranya dalam Perda tersebut masih ada kekurangan sehingga bisa dilakukan revisi. Untuk itu pihaknya berharap peran aktif masyarakat khususnya ormas Islam dalam menelaah sekaligus menyosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat luas.

“Silakan jika ada masukan terkait Perda tersebut jika diperlukan nanti bisa kita revisi. Namun, perlu diingat karena ini perda yang sifatnya lokal atau wilayah maka untuk sanksi tidak bisa setegas Undang-undang. Sementara, masalah LGBT ini kan sifatnya nasional bahkan global maka perlu payung hukum berlaku di seluruh Indonesia dan itu sekali lagi wewenang DPR dan pemerintah pusat,” imbuhnya.

 

2

Usai melakukan audiensi dengan anggota DPRD, massa melanjutkan aksi longmarch menyusuri jalan-jalan utama dan pusat keramaian di Kota Bandung. Sepanjang jalan massa melakukan orasi dan membagikan selebaran yang isinya ajakan untuk menolak dan melawan perilaku LGBT.

“Kepada pihak atau perusahaan –perusahan yang terang-terangan mendukung LGBT, kami himbau untuk segera mencabut dukungannya. Jika tidak, maka kami menghimbau agar masyarakat memboikot produk-produk yang perusahaannya mendukung LGBT,” ujar seorang peserta aksi lewat pengeras suara.

Meski dibarengi dengan suasana hujan peserta tak menghentikan orasinya. Aksi sendiri berakhir saat mereka tiba di kantor Wali Kota Bandung untuk melakukan audiensi. Namun, elemen ormas Islam hanya diterima Kepala Kesbang Kota Bandung. Dari spanduk yang dibawa peserta aksi ini elemen Ormas Islam ikut dari Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, Hidayatullah, Al Irsyad, PUI, Wahdah Islamiyah, FUUI, Hasmi, SI, FPI, Garis, ITJ, API, KAMMI, MIUMI, dan sebagainya.  Menurut salah satu panitia menyebutkan setidaknya ada 33 elemen dakwah yang tergabung dalam aksi tersebut. Ia juga mengaku dalam waktu dekat mereka akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar lagi sebagai bentuk keseriusan dalam melawan dan menolak LGBT. [ ]

Rep: Iman

Editor: Candra
Editor Bahasa: Agung

Fotografer: Sly

(Visited 11 times, 1 visits today)

REKOMENDASI