Meluruskan Dikotomi Hubungan Agama dan Negara ( Bagian 2)

Oleh: Arif Munandar Riswanto*

Negara dalam Pandangan Islam

promooktober1

Negara dalam pandangan Islam bukanlah negara teokrasi dan negara sekularistik, tetapi negara sipil (daulah madaniyyah). Yaitu, negara yang berdasarkan musyawarah, baiat, dan pemilihan manusia. Yusuf Qaradhawi (Kairo: 1997), misalnya menulis bahwa karakteristik negara Islam adalah: negara sipil, negara internasional, negara konstitusional berdasarkan syariat, negara musyawarah—bukan kerajaan, negara petunjuk, negara pelindung kaum dhu`afa, negara hak asasi dan kebebasan, negara prinsip dan moral.

Ketika awal mula diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar berkata, “Patuhilah aku dalam urusan kalian, selama aku juga patuh kepada Allah. Bila aku durhaka kepada-Nya, jangan patuhi aku. Bila aku berbuat baik, dukunglah aku. Dan, bila aku berbuat buruk, luruskanlah aku.” Hal yang sama dilakukan oleh Umar ketika menggantikan kedudukan Abu Bakar. Saya kira, ucapan yang sangat demokratis dan rendah hati tersebut tidak akan keluar dari mulut seorang pemimpin yang mengatasnamakan Tuhan. Yaitu, pemimpin negara teokrasi yang kebal hukum dan mengaku dirinya sebagai wakil Tuhan di atas bumi. Justru, ucapan tersebut lahir dari seorang pemimpin yang diplih oleh rakyat atas dasar musyawarah, baiat, dan kebebasan memilih.

Saking pentingnya negara dalam pandangan Islam, para sahabat berani untuk menangguhkan penguburan Nabi hanya gara-gara negara sedang mengalami demisioner kepemimpinan. Hal yang mengejutkan kita semua adalah ketika tiga penarik gerbong sekularisme di Dunia Islam seperti Ali Abd Raziq, Muhamad Husen Haikal, dan Thaha Husen akhirnya meralat (taraju`) kembali pemikiran mereka tentang perlunya memisahkan agama dan negara (Imarah: 2005).

Karena pentingnya posisi negara di dalam agama Islam, para ulama klasik banyak yang membuat riset seputar relasi antara agama dan negara. Al-Mawardi dan Abu Ya`la dengan al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Imam Haramain dengan al-Ghayatsi, Ibnu Taimiyyah dengan Siyasah Syar`iyyah, Ibnu Jamaah dengan Tahrir al-Ahkam, Abu Yusuf dan Yahya Ibn Adam dengan al-Kharaj, Abu `Ubaid dengan al-Ahkam, dan Ibnu Qayyim dengan al-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyasah al-Syar`iyyah, dan Ibnu Khaldun dengan Muqaddimah.

Penulis rasa, sejarah telah membuktikan kepada kita tentang keadilan yang telah dibuat oleh umat Islam ketika fiqih Islam menjadi undang-undang negara. Piagam Madinah, perjanjian Umar dengan penduduk Aelia, Khalid Ibn Walid dengan penduduk Hirah, dan Abu `Ubaidah ibn Jarah dengan penduduk Syam adalah manuskrip-mansukrip sejarah yang tidak bisa dibantah. Inklusivisme, toleransi, egalitarianisme, demokratisasi, pluralisme, dan kebebasan beragama pada saat itu sungguh sangat terjamin. Hal yang justru tidak pernah kita rasakan dalam sejarah negara sekular dan teokrasi.

Jadi, itulah kedudukan negara dan politik di dalam Islam. Asal pandangan tentang hal itu adalah “umat Islam dan non-Muslim mempunyai hak dan kewajiban yang sama”. Sebuah pandangan egaliter yang pernah direalisasikan oleh sejarah Islam selama beberapa abad. Dan, tidak pernah dirasakan dalam negara sekular ataupun teokrasi.

Masa Depan Kita

Masa depan kita bukanlah terletak dalam negara sekular dan teokrasi. Namun, masa depan kita terletak dalam negara sipil yang berlandaskan musyawarah, baiat, dan pemilihan manusia. Sebuah pandangan negara moderat yang terefleksi dari agama dan umat yang juga moderat (lihat Q.S. Al Baqarah 2: 143).

“Kami telah menjadikanmu (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatanmu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat padanya agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang menentangnya. Sungguh, pemindahan kiblat itu sa¬ngat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sung¬guh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”

Di zaman modern ini, kita telah mencoba berbagai bentuk sistem dan falsafah bagi negara. Namun terbukti, seluruh falsafah tersebut telah gagal membawa kebangkitan dan kemajuan. Falsafah tersebut telah gagal membentuk kehidupan ekonomi, kebebasan, ketenangan rakyat, kejujuran politik, kehidupan ruhani, serta akhlak bangsa. Namun, kita tidak pernah mencoba sistem dan falsafah Islam dalam negara. Sebuah aturan moderat yang jauh dari sikap ekstrem dan fundamentalisme. Baik ekstrem sekular maupun ekstrem teokrasi. Wallahu a`lam bish-shawab.[ ]

* Penulis adalah mahasiswa pasca sarjana dan kandidat doktor (S3) di Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Editor: Iman
Ilustrasi foto: Norman

Sobat Mapi punya hobi menulis dan ingin karya tulis Anda dimuat di MapiOnline.com? Kirimkan tulisan anda ke email: [email protected] Jadilah pejuang dakwah melalui tulisan-tulisan yang inspiratif,motivatif dan edukatif serta penyebar amal saleh. Gabunglah bersama kami. Info lengkapnya di sini

(Visited 11 times, 1 visits today)

REKOMENDASI